"Operasi All Jokowi Final" di Pilgub Jatim, Kasus Korupsi Jadi Alat Sandera Ketum Partai dalam Pencalonan Pilkada

JAKARTA - Kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara di negeri ini tidak untuk dibersihkan, tapi juga dijadikan alat untuk menyandera.

Sebagai contohnya, Pemerintahan Jokowi melaui Menko Maritim, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, diduga meng-endors Setya Novanto yang terlibat mega-korupsi e-KTP untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR-RI.

Politik menghalalkan segala cara. Setya Novanto yang menjabat di dua posisi strategis tersebut disandera untuk menjalankan seluruh kemauan pemerintah yang berkuasa, mengamankan kebijakan pemerintah, termasuk mengamankan posisi pemerintah dari rongrongan oposisi di parlemen.

"Praktik yang sama sedang berlangsung dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Pihak yang berkuasa saat ini telah menjadikan kasus korupsi untuk menyandera Ketua Umum Partai, agar tunduk mencalonkan kandidat yang dikehendaki oleh pihak yang sedang berkuasa," ujar Direktur Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), Arifin Nur Cahyono.

Arifin mencotohkan, seperti dalam Pilkada Jawa Timur misalnya, dimana menurutnya, ada dugaan operasi politik dari pihak yang berkuasa untuk menyandera sejumlah Ketua Umum Partai dengan menggunakan isu korupsi, agar mendukung kandidat yang didukung oleh pihak penguasa.

"Sebagai contoh adanya dugaan operasi politik pihak yang berkuasa mengganjal pencalonan tokoh La Nyala Mataliti sebagai calon Gubernur Jawa Timur yang diajukan Partai Gerindra," tukasnya.

Tujuan dari operasi mengganjal La Nyala yang akan berlaga dalam Pilkada Jawa Timur kata dia, agar pilkada tersebut berlangsung dalam skema kekuatan yang berkuasa, yaitu kandidat Jokowi versus kandidat Jokowi, atau all Jokowi final.

"Salah satu wujud operasi politik yang dilakukan tersebut yaitu diduga mereka menyandera Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dengan menggunakan isu korupsi di periode sebelumnya, agar PAN tak turut serta mendukung La Nyala Mataliti yang diajukan oleh Partai Gerindra," tandasnya.

Dengan tidak mencukupinya prosentasi dukungan dari partai politik kepada La Nyala Mataliti, maka dapat dikatakan, siapapun yang terpilih di Pilgub di Jawa Timur, dipastikan otomatis akan mendukung Jokowi sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019.

"Jika yang bertarung di Pilkada Jawa Timur hanya dua pasang kandidat, yaitu Saifullah Yusuf dan Khofifah, maka siapapun yang menang di Pilkada Jawa Timur, dipastikan adalah orang-nya Jokowi, yang akan terlibat dalam pemengangan Jokowi dalam Pilpres 2019," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2014 yang lalu, wilayah Jawa Timur adalah medan perebutan suara yang sangat panas antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo.

"Dipastikan tahun 2019 nanti, Jawa Timur tetap menjadi medan yang sangat panas, karena itu presiden Jokowi perlu memastikan kemenangannya di wilayah tersebut dengan menempatkan dua kandidat yang merupakan orangnya untuk berlaga dan menjadi Gubernur di wilayah tersebut," pungkasnya.***