Pemerintah Dinilai Lamban Selesaikan Rasionalisasi Anggaran

TELUKKUANTAN - Tiga bulan sudah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 disahkan, namun kegiatan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau belum juga berjalan.

Kondisi ini membuat masyarakat prihatin, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing.

"Kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Kegiatan di masing-masing OPD belum berjalan, baik fisik maupun non fisik," ujar Sarjan M, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kuansing, Rabu (7/3/2018) pagi di Telukkuantan.

Sarjan juga mempertanyakan komitmen Mursini - Halim dalam mengurangi pengangguran. Yakni, dengan pengangkatan tenaga honorer yang sampai saat ini belum terealisasi.

"Pengangkatan tenaga kontak tak juga di-SK-kan. Ini menandakan bahwa pemerintah lamban menyelesaikan masalah rasionalisasi anggaran. Sementara, surat edaran Kemenkeu sudah lama diterima Pemda," ujar Sarjan.

Menurut Sarjan, jika masing-masing OPD belum merampungkan rasionalisasi anggaran, maka bisa-bisa kegiatan terlaksana pada triwulan kedua 2018.

"Kita sangat menyayangkan kalau sempat itu terjadi di Kuansing," ucap Sarjan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing Hendra AP menyatakan rasionalisasi anggaran tetap akan melalui mekanisme dengan DPRD.

"Sekarang Pemda hanya menunda pelaksanaan beberapa kegiatan untuk mengantisipasi kondisi neraca keuangan," ujar Hendra.

Penundaan pelaksanaan beberapa kegiatan dikarenakan adanya kegiatan yang harus dimasukkan dalam APBD 2018. "Makanya untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang sampai pada akhir tahun, dibintangi beberapa kegiatan," tutup Hendra.***