Bantah Temuan CBA soal Anggaran Rp106 Miliar untuk Jasa Keamanan Anggota, Sekjen DPR: Ngawur Itu

JAKARTA - Sekjen DPR RI Indra Iskandar membantah temuan Central Buget Anlysis (CBA) soal anggaran jasa kemanan bagi Anggota DPR RI, yang mencapi miliaran rupiah.

"Enggak benar itu," ujar Indra Iskandar saat dikonfirmasi GoNews.co, Senin (26/11/2018) melalui pesan Whatsapp.

Bahkan kata Idra, data CBA tersebut tidak lagi relevan, pasalnya pihaknya mengaku selalu melakukan evaluasi. "Itu ngawur, enggak benar, kemanan DPR menggunakan PPNPN pegawai pemerintah non pegawai negeri. Saya kira itu hanya halunisasi saja," tandasnya.

Sebelumnya, CBA membeberkan soal temuan anggaran DPR untuk jasa kemanan para Anggota Dewan. Menurut CBA, DPR dalam 4 tahun 2014-2017 telah menghabiskan uang negara sebesar Rp106,6 miliar untuk jasa tenaga keamanan kantor mereka di Senayan.

"Duit ratusan miliar tersebut rasanya terlalu besar dan mubazir hanya untuk keamanan kelompok pejabat paling malas ini, lihat saja kinerja legislasi mereka baru 80 RUU yang dibuat dari target 183," ujar Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, Senin (26/11/2018).

Besaran anggaran tenaga keamanan yang mencapai ratusan miliar itu kata Jajang, disebabkan karena setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang tidak wajar. "Untuk tahun anggaran 2014 pengadaan tenaga kemanan Setjen DPR RI dijalankan oleh PT. Gaia Prima Proteksindo yang beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp15.824.511.529," paparnya.

Proyek jasa tenaga keamanan di tahun 2015 saja kata dia, naik hampir Rp1 miliar, atau menghabiskan anggaran sebesar Rp16.691.494.022. Adapun perusahaan yang menjalankan adalah PT Kartika Cipta Indonesia yang beralamt di 88 Office Tower A 35th Fl Kota Kasablanka Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan.

"Untuk proyek tenaga kemanan di tahun 2016, anggaran yang dihabiskan naik dua kali lipat lebih menjadi Rp33.744.106.200 perusahaan yang menjalankan adalah PT. Romindosada Globalindo yang beralamat di Kalibata utara 2 No.6A, Jakarta Selatan," beber Jajang.

Menurut Jajang, anggaran untuk jasa keamanan terus mengalami kenaikan, tercatat di tahun anggaran 2017 yang dihabiskan sebesar Rp40.420.603.000. Perusahaan yang menjalankan PT. Jatayu Alih daya Bagadata, yang beralamat di Jalan Kavling P&K No.228 Rt.005 Rw.002, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. "Selain kenaikan tidak wajar setiap tahunnya, kami dari Center for Budget Analysis (CBA) menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp5,8 miliar," paparnya.

Contohnya kata dia, adalah pengadaan tenaga keamanan di tahun 2017, dimana anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 40,4 miliar terlalu besar dan boros. "Padahal pihak Setjen DPR RI bisa saja cukup menggunakan uang negara senilai Rp 38,6 miliar," tegasnya.

"Berdasarkan catatan di atas, kami CBA mendorong pihak berwenang khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)untuk membuka penyelidikan terhadap proyek jasa tenaga keamanan yang dijalankan Setjen DPR RI dari tahun 2014 sampai 2017," pungkas Jajang Nurjaman.***