Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
Umum
22 jam yang lalu
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
2
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
Olympic
17 jam yang lalu
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
3
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
Kemenpora
16 jam yang lalu
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
4
Direktur LBH JARAK Sebut "Genk Solo" Mainkan Issue Diversion
Umum
15 jam yang lalu
Direktur LBH JARAK Sebut Genk Solo Mainkan Issue Diversion
5
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
Ekonomi
20 jam yang lalu
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
6
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Metropolitan
15 jam yang lalu
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Home  /  Berita  /  Badminton

DPD RI Minta Jatuhnya JT-610 sebagai Insiden Terakhir Penerbangan di Indonesia

DPD RI Minta Jatuhnya JT-610 sebagai Insiden Terakhir Penerbangan di Indonesia
Senin, 26 November 2018 16:40 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - DPD RI berpendapat bahwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 tersebut harus mendapatkan perhatian khusus bagi semua pihak. Apalagi saat ini jumlah masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan dalam transportasi sangatlah tinggi. Sehingga musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 tanggal 29 Oktober lalu tidak lagi terjadi kedepannya.

"Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara, sehingga sangat membutuhkan penyelenggaraan penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi yang melayani masyarakat dengan tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktik persaingan usaha yang tidak sehat," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Charles Simaremare dalam RDP bersama Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Direktur Navigasi Penerbangan Elfi Amir, dan Presiden Direktur Lion Group Edward Sirait, di Ruang Rapat Komite II DPD RI (26/11).

Lanjutnya, industri penerbangan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dimana sektor perhubungan udara mengalami pertumbuhan sebesar 17,99 persen selama 2014-2017 dan dengan jumlah penumpang yang meningkat dari 72 juta di 2014 menjadi 109 juta di tahun 2017. Tetapi Charles menganggap perkembangan tersebut tidak disertai dengan peningkatan jaminan keselamatan dan keamanan.

"Hal ini tercermin dari fakta bahwa dalam 4 tahun terakhir setidaknya telah terjadi 3 musibah penerbangan yang menelan korban jiwa. Dimana terakhir peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT-610," tukas Senator asal Provinsi Papua ini.

Dalam RDP yang juga membahas mengenai insiden jatuhnya JT-610 itu, Senator asal Sumatera Barat, Emma Yohana, meminta agar pihak terkait dapat terbuka atas informasi mengenai penyebab jatuhnya JT-610. Masyarakat, terutama keluarga korban JT-610 saat ini masih belum mendapat jawaban yang pasti atas penyebab insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 dengan rute Jakarta ke Pangkal Pinang tersebut. Dirinya juga meminta agar Lion Air dapat selalu memberikan pendampingan kepada keluarga korban, yang dianggap masih merasakan duka atas insiden tersebut.

"Awalnya tidak ada informasi langsung dari Lion, justru mereka mengapresiasi Basarnas, dan setelah ribut-ribut baru Lion Air menghubungi keluarga. Padahal keluarga saat itu membutuhkan pendampingan. Harus selalu ada komunikasi yang baik dengan keluarga korban," kata Emma.

Sementara itu, terkait keselamatan penerbangan, Senator dari Provinsi Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja, berpesan harus ada Standar Operating Procedure (SOP) yang harus dilaksanakan oleh setiap maskapai. Salah satunya adalah adanya pelatihan baik bagi pilot, teknisi, ataupun setiap kru yang terlibat dalam sebuah penerbangan.

"Apakah pilot, teknisi sudah mendapatkan pelatihan yang cukup dan dikontrol oleh Kementerian dan KNKT? Mengenai standar operasional pesawat di Indonesia apa sudah dilakukan semuanya. Ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, agar masyarakat punya ketenangan atas keamananan yang dijamin oleh airlines," pungkasnya.***

wwwwww