Pemilu 2019, Disrupsi dan Kuburan bagi Media

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah dalam silaturahmi dengan ratusan pentolan komunitas pers Parlemen di Wisma Kopo, Puncak, Jawa Barat, Jumat (23/11/2018), secara terus terang menyatakan ketidakpercayaannya kepada media mainstream (arus utama).

Sikap Fahri itu mewakili kegundahan masyarakat pada umumnya yang melihat media telah jauh melenceng memanfaatkan agenda setting dan framing newroom untuk kepentingan sesaat kelompok dan juga partai politiknya untuk lima tahunan.

Menjelang Pilpres 2019 ini, media cetak, daring dan juga televisi yang besar dan berjaringan sangat nampak keberpihakannya kepada pasangan capres dan cawapres tertentu. Ini sangat wajar karena capres petahana memiliki kekuasaan, pengaruh dan suprastruktur yang membuat media besar untuk tetap 'berpihak' pada petahana.

Di sisi lain saya tidak yakin media besar itu berpihak lantaran ideologi. Saya malah lebih yakin motif ekonomi lebih dominan karena media arus utama juga termasuk yang sangat terdampak disrupsi.

Sangat miris misalnya ketika instansi partikelir atau lembaga pemerintah merasa lebih efektif beriklan di media sosial seperti Twitter, Instagram dan juga Facebook atau juga YouTube.

Lebih mirisnya lagi dibandingkan mengundang wartawan untuk sebuah jumpa pers atau kunjungan media ke sebuah objek pariwisata, lembaga pemerintah lebih senang membawa blogger dan vlogger.

Arkian, apalagi yang harus dibanggakan dari para pekerja media besar, bergengsi atau media berjaringan sekalipun. Mulai rontok dan bubarnya jaringan Radar dan terseok-seoknya kelompok Tribun menjadi penanda disrupsi media tengah menggerogoti media.

Begitu juga, apalagi yang bisa disombongkan dengan media televisi yang selama ini telah merajai wacana di negeri ini. Ketika medium televisi menjadi alat propaganda dan pembohongan kepada publik pada intinya mereka tengah menggali kuburnya sendiri.

Televisi begitu angkuh dan sombong memonopoli wacana seolah merasa yang paling benar dan suci. Presenter seolah puas ketika narasumber yang diwawancarai terpojok dan termehek-mehek. Dan kepala pemberitaan pun senang ketika narasumber terlibat cekcok dan baku pukul karena videonya akan viral alias mewabah.

Semua tontonan dan pemberitaan media yang hiperrealias itu sejatinya menjadi ekstase bagi para pekerja, pengelola dan pemilik medianya. Sebaliknya, produk newroom yang diproduksi mereka tak lebih dari sampah, noise atau mungkin toksin.

Karena itu ketika Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan surat edaran pemboikotan kepada Metro TV adalah sebuah reaksi yang paling masuk akal. Pemboikotan adalah hak individu atau kelompok ketika merasa dirugikan oleh media.

Dalam surat tertanggal 22 November 2018, Hashim meminta anasir BPN Prabowo-Sandi dan juga partai pendukung koalisi untuk tidak melayani permintaan menjadi narasumber Metro TV sampai batas waktu tak ditentukan.

Sikap Hashim ini sebagai reaksi yang wajar. Sebagai kelompok yang merasa dirugikan, pemboikotan adalah hukuman ampuh bagi sebuah media. Ini sama saja tidak menonton televisi atau tidak membeli dan berlangganan media cetak tertentu.

Tentu, pengelola media partisan pun tidak bodoh. Mereka sebenarnya tidak mau bunuh diri. Karena itu dukungan kepada kelompok atau pihak tertentu pun harus total agar calon yang didukungnya menang dan lima tahun ke depan dapur newsroom tetap ngepul.

Secara ekonomi mungkin aman namun secara kredibilitas, media tersebut runtuh pelan-pelan. Media semacam itu mungkin hanya tinggal artefak dan para pekerjanya tidak lagi memiliki kebanggaan sebagai jurnalis.

Tapi kita harus percaya, media lain akan tetap tumbuh. Bahkan mungkin lebih besar dan sangat berpengaruh. Harapan Fahri Hamzah agar Kompleks Parlemen menjadi Silicon Valley media, bukan hanya sebuah harapan tetapi bisa menjadi kenyataan. Peradaban media bisa lahir dari Senayan karena Dewan Pers dan juga instrumen pendukung lainnya lahir di DPR. Fahri juga memuji wartawan DPR yang hampir tiap hari berkutat dengan wacana lewat berbagai macam diskusi dan perdebatan soal masalah bangsa. Itu tidak ditemukan di pressroom institusi lain termasuk di Istana sekalipun.

"Mereka berdebat tentang sebuah isu kendati penampilannya tidak meyakinkan dan tidak pakai jas. Kadang mereka hanya mengenakan sandal," ujarnya.

Nah, dari Pressroom DPR ini semoga lahir bibit dan startup media yang akan membawa perubahan di masa depan. Dan, muncul wartawan yang dapat membangun peradaban yang tidak memikirkan projek dan pesta lima tahunan tetapi sudah berpikir untuk 20 tahun atau sampai 30 tahun ke depan.

Semoga! Yayat R. Cipasang adalah penulis buku sekaligus Redaktur Rilis.id