Timbulkan Konflik dan Tak Ada Sisi Posistifnya, DPD RI Sarankan Pemilu Serentak Cukup Tahun 2019

JAKARTA – Pemilu serentak 2019 banyak menelan korban jiwa dan dianggap paling kacau sepanjang sejarah. Pemilu 2019 ini menjadi ajang uji coba yang gagal. Kubu oposisi menyatakan Pemilu 2019 "amburadul". Bahkan Bawaslu juga menegaskan pemilu kali ini "gonjang-ganjing".

Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum Viryan Azis pernah berkata, jika pemilu kali ini melebihi kapasitas negara. Hal yang sama juga diungkapkan Anggota DPD RI Jhon Pieris.

Bahkan senator asal Maluku ini mendesak agar penyelenggaraan pileg dan pilpres kembali dipisah seperti pada pemilu 2024.

"Pemilu serentak cukup di 2019, karena menyisakan banyak masalah dan korban jiwa," ujarnya dalam dialog kenegaraan DPD RI yang mengambil tema “Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi?” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Anggota DPD dua periodei ini (2009 – 2019) mengakui gagal melenggang kembali Senayan dalam Pemilu 2019 ini. Dia mengaku pernah ditawari seseorang untuk menang pemilu dengan membayar ratusan juta rupiah.

“Saya tolak tawaran itu, karena money politik itu merusak demokrasi dan menghancurkan pendidikan politik rakyat. Untuk itu, saya mendukung dipisahkannya pileg dan pilpres,” tegas Jhon Pieris.

Ditambah lagi, sosialiasi pemilu serentak oleh KPU yang tidak optimal. Sehingga banyak rakyat tidak tahu saat datang ke TPS itu memilih caleg DPD RI juga DPR RI. “Jadi, banyak hal yang harus menjadi perhatian dalam pemilu serentak 2019 ini,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 justeru gaduh dan kacau. Bahkan menurutnya, pemilu kali ini tidak ada sisi positifnya karena yang mengemuka lebih banyak masalah atau kendalanya.

“Banyak sekali catatan yang tidak positif setelah kita menjalani 21 tahun sistem demokrasi kita. Mulai money politik dalam pemilu, baik yang poot buying maupun transaksional dan juga logistik,” kata Siti Zuhro.

Pemilu Serentak 2019 ini kata Zuhro, tidak hanya mengurangi kualitas berdemokrasi, tapi juga rada nestapa. “Karena ada yang meninggal kalau betul jumlahnya sekitar 700 an itu itu harus dipertanggungjawabkan, luar biasa. Jadi ini memberikan satu pembelajaran yang sangat berharga untuk kita tidak terulang kembali,” tambahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota FPG DPR RI Hetifah. Ia mengakui, pada pemilu serentak 2019 ini banyak masalah yang harus dievaluasi. Seperti banyaknya petugas yang meninggal, maraknya money politics, berita hoaks, kampanye hitam, politik identitas dan meningkatnya dinasti politik.

“Semula pemilu serentak ini untuk memperkuat sistem presidensial, tapi jika harus dievaluasi tentu harus meminimalisir money politics, kampanye hitam, hoaks, politik identitas, dan dinasti politik tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.

Hetifah melihat ada dua jenis evaluasi pemilu, yaitu evaluasi secara subtansial dan prosedural. “Golkar akan evaluasi dengan penegakan sanksi bagi pelaku money politics, meningkatnya partisipasi rakyat untuk pileg, dan bukan hanya fokus pada pilpres,” tandasnya.

“Kebetulan saya pribadi adalah bagian dari pansus RUU Pemilu. Jadi ada juga rasa berdosa,” kata Hetifa mengakhiri.***