Tanggap Hadapi Karhutla, Pemerintah Pusat Minta Masukan dari Pemprov Riau

PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) RI, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Sumatera Selatan (Sumsel) lebih tanggap menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi tahun ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Nasution kepada GoRiau.com, usai salat dzuhur, Kamis (5/9/2019). Pemerintah pusat meminta masukan dari Pemprov Riau, terkait rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nasional Karhutla.

"Rapat koordinasi di Jakarta mambahas Satgas Nasional Karhutla dengan salah satu deputi di Kemenko Polhukam RI. Kita (Pemprov Riau, red) diundang untuk memberi masukan pembentukan satgas bencana atau satgas karhutla," kata Edy Nasution.

Yang diundang Kemenko Polhukam, kemarin tidak hanya Pemprov Riau, dikatakan Edy Nasution, ada Pemprov Sumsel dan Kalimantan Tengah (Kalteng), serta kementerian terkait yang juga hadir memberikan masukan.

"Jadi intinya apakah penamaan Satgas Nasional yang akan dibentuk ini satgas karhutla atau bencana. Tapi kita cenderung memberikan masukan agar dibentuk Satgas Karhutla. Sebab persoalan kabakaran lahan ini setiap tahunnya terjadi, sedangkan bencana tidak bisa diprediksi kapan terjadi," ungkap Edy Nasution.

Diungkapkan Edy Nasution, upaya penanggulangan karhutla di Provinsi Riau selama ini, dinilai pemerintah pusat sangat aktif dan tanggap. Apalagi tahun ini, Komandan Satgas Karhutla Provinsi Riau tahun ini langsung dipimpin oleh Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi. Sedangkan provinsi lain masih dipimpin Komandan Korem.

"Ada kemajuan Pemprov Riau dalam menanggulangi karhutla yang terjadi tahun ini, yang melibatkan instansi lainnya, seperti TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan perusahaan, serta masyarakat," jelas Edy Nasution. ***