Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
DPR RI
9 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
2
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
DPD RI
9 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
3
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
DPR RI
8 jam yang lalu
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
4
Perkuat Perekonomian Pedesaan Atasi Resesi Ekonomi
MPR RI
8 jam yang lalu
Perkuat Perekonomian Pedesaan Atasi Resesi Ekonomi
5
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
Nasional
6 jam yang lalu
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
6
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
21 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Home  /  Berita  /  DPR RI

Dorong UU Berkualitas, Sodik Mujahid Usulkan Penguatan Badan Keahlian DPR RI

Dorong UU Berkualitas, Sodik Mujahid Usulkan Penguatan Badan Keahlian DPR RI
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Sodik Mudjahid. (Foto:GoNews.co)
Selasa, 14 Juli 2020 15:28 WIB
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Sodik Mudjahid berpandangan, penguatan peran Badan Keahlian DPR RI bisa menjadi salah satu opsi untuk mendorong kerja legislasi DPR dalam menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas.

"Bisa jadi, badan kajian atau BKD mungkin harus diperluas kewenangannya untuk menyeleksi sejauh mana urgensi dari undang-undang itu. Memang sekarang juga mereka melakukan kajian-kajian akademik, tapi saya kira perlu lagi adalah soal urgensi kebutuhan dari undang-undang," kata legislator senior dari fraksi Gerindra itu dalam diskusi bertajuk 'Revisi Prolegnas 2020, Berdampak Tingkatkan Kinerja Legislasi DPR?', Selasa (14/7/2020).

Dalam diskusi yang digelar bersama wartawan parlemen, di Nusantara III, Senayan, Jakarta itu, Sodik menyatakan, pentingnya pendekatan kualitatif dalam menilai kerja legislasi di Senayan.

"Ada empat hal yang perlu kita galakkan lagi sebagai kedewasaan kita (dalam kerja legislasi, red) yakni, prinsip-prinsip Good Governance, Partisipasi Publik, Akuntabilitas, dan Prosedur Hukumnya. Itu harus kita matangkan dan kita tidak usah berbangga, bersemangat dengan banyaknya RUU," kata Sodik.

Diketahui, DPR telah mencabut 16 RUU dari 50 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Alasannya, ketersediaan waktu yang hanya sampai Oktober 2020 diyakini tak rasional untuk menyelesaikan 50 RUU. Belum lagi, Indonesia masih dilanda Pandemi Covid-19.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik

wwwwww