8 Banding 1, Fraksi di DPR Tolak Proporsional Tertutup

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan kepada wartawan di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta, kemarin, bahwa 8 partai menolak sistem proporsional tertutup dan akan segera berkonsolidasi.

"Pendapat pemerintah pada hari ini dengan bulat mendukung sistem proporsional terbuka. Tadi perwakilan sembilan partai yang ada di MK, dimana disitu ada 8 partai yang menyatakan keinginan proporsional terbuka, sama dengan pemerintah," kata Dasco sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Jumat (27/1/2023).

Baca Juga: Riuh Pemilu Proporsional Tertutup, DPR: Bukan Statement Liar dari KPU tetapi Warning 

Baca Juga: Riuh Perubahan ke Proporsional Tertutup, Siapa yang Mulai? 

Lebih lanjut, Ketua DPP Gerindra itu, "Dalam waktu dekat 8 partai akan kita ajak membicarakan detailnya, bertempat disini, untuk merumuskan langkah-langkah berikutnya."

Mengutip siaran parlemen, wakil partai Golkar menuturkan, kedelapan fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, PPP dan Partai Demokrat.

Baca Juga: Revisi UU Pemilu: 'Threshold' Naik Sebabkan Disproporsionalitas 

Baca Juga: Gerindra Inginkan Sistem Proporsional Terbuka di RUU Pemilu 

Sementara PDIP menyatakan kecondongan pada sistem Proporsional Tertutup. Dasarnya adalah Pasal 22E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD.

Ia mengungkapkan, Sistem Proporsional Tertutup akan pro terhadap rekrutmen, seleksi, pendidikan kader berjenjang, hingga penjaringan bakal caleg yang ketat di internal partai politik. Hal ini dinilai mendukung penguatan partai politik, di mana tak seperti Sistem Proporsional Terbuka yang disebut tak sedikit bakal caleg yang sebetulnya bukan kader partai politik tetapi digaet partai politik yang ditilik dari popularitasnya yang tinggi di masyarakat. Karena itu, Arteria lantas menegaskan, sistem pemilu seharusnya mengarah pada penguatan partai politik.

Baca Juga: Senator NTT: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Sudah Tepat 

Baca Juga: KPU Mulai Tata Dapil Pemilu 2024 

"Hal ini luput dari perhatian pihak yang mendukung Sistem Proporsional Terbuka. Lahirnya wakil rakyat yang berintegritas bukan satu hari, tapi proses panjang di mana parpol lah yang selama ini mewakafkan diri untuk mengambil peran tersebut. Seberapa besar manfaat dari penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam konteks demokrasi, pemenuhan demokrasi substansial, bukan demokrasi prosedural?" tutup Arteria.***