Dana Darurat Menipis, Mendagri Minta Suntikan Rp2 Miliar per Kabupaten untuk Sumatra

JAKARTA – Pemerintah pusat kembali dihadapkan pada situasi genting setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan kondisi keuangan 52 kabupaten di Sumatra yang kini memasuki fase kritis akibat serangkaian bencana. Anggaran belanja tak terduga yang menjadi tumpuan pemerintah daerah mulai tidak mampu menopang kebutuhan darurat di lapangan.

Tito menegaskan bahwa belanja tak terduga adalah instrumen utama bagi pemda ketika menghadapi situasi krisis, mulai dari logistik, evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Namun, kapasitas anggaran itu kini merosot seiring bertambahnya titik bencana.
Ia menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa sejumlah kebutuhan mendesak seperti popok bayi dan perlengkapan perempuan belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
"Kami melihat sendiri kebutuhan di lapangan yang masih jauh dari cukup," ujarnya.

Pemda telah menyalurkan bantuan sekitar Rp34 miliar ke Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, tetapi angka itu dinilai belum memadai. Tito mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan tambahan Rp2 miliar untuk masing-masing 52 kabupaten. Selain kebutuhan warga, kerusakan fasilitas layanan publik juga menjadi perhatian.
"Kantor camat desa banyak yang habis. Kami mohon ini juga bisa dibangun serempak," katanya, menyoroti pentingnya dokumen masyarakat yang ikut rusak.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo langsung menyetujui usulan bantuan, bahkan menaikkan jumlahnya menjadi Rp4 miliar per kabupaten sebagai bentuk percepatan pemulihan.

Tito juga mengajukan agar warga dibebaskan dari biaya pengurusan dokumen yang hilang akibat bencana—mulai dari ijazah hingga STNK—seiring perbaikan kantor kecamatan nantinya.
"Begitu nanti kalau sudah efektif berjalan kantor camatnya, saran kami dokumen-dokumen masyarakat ini digratiskan pengurusannya. Supaya enggak memberatkan mereka," tuturnya.

Permintaan bantuan besar dan kondisi infrastruktur dasar yang rusak menunjukkan skala tantangan pemulihan di Sumatra, sementara pemerintah pusat kini menyiapkan langkah lebih agresif demi memastikan daerah dapat bangkit lebih cepat. ***