KPK Fokus Jaga Transparansi Bantuan, BNPB Sebut Pemulihan Capai Rp51 Triliun

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan siap mengawal penggunaan bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua KPK, Setyo Budianto, menyoroti pentingnya pengawasan agar dana yang mengalir ke daerah terdampak tidak diselewengkan oleh penyelenggara negara.

Dalam konferensi pers di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (8/12/2025), Setyo menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar menjangkau para korban.
"Prinsipnya, KPK tentu akan melakukan kegiatan pengawasan. Saat ini, proses yang lebih prioritas adalah tanggap terhadap para korban. Itu dulu yang harus dimaksimalkan," jelasnya.

Setyo menyebut pengawasan tidak berhenti pada tahap distribusi. Setelah bantuan tersalurkan, KPK akan menggandeng birokrasi daerah untuk melakukan pendampingan lanjutan.
"Nanti setelah itu, tentu ada kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk melakukan pendampingan," ujarnya.

Ia juga memastikan tidak ada jaksa KPK yang terdampak bencana di Sumatera.
"Sementara yang ke sana tidak ada," katanya menanggapi pertanyaan wartawan.

Sementara itu, skala kerusakan yang ditimbulkan bencana di tiga provinsi tersebut terungkap dalam laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala BNPB, Suharyanto, memperkirakan kebutuhan pemulihan mencapai Rp51,82 triliun berdasarkan perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum dan data kerusakan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Ia melaporkan angka itu dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
"Estimasi yang diperlukan dana adalah Rp51,82 triliun," kata Suharyanto.

Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terbesar, membutuhkan pemulihan sekitar Rp25,41 triliun. BNPB mencatat 37.546 rumah rusak, ditambah kerusakan fasilitas publik seperti jembatan, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, hingga lahan pertanian dan tambak.
"Untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya.

Dengan skala dampak sebesar itu, pengawasan yang ketat menjadi krusial untuk memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar digunakan bagi pemulihan warga dan infrastruktur. ***