‎Temuan Lapangan 2025: RSUD Koja Unggul, Ketimpangan Layanan RSUD Tipe B Jakarta Masih Terlihat

‎

‎Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan (Tian) mengatakan, penilaian tersebut disusun berdasarkan observasi lapangan, pendampingan pasien, serta kompilasi laporan pengaduan warga yang masuk sepanjang Januari hingga Desember 2025.

‎

‎"RSUD Koja relatif paling konsisten dalam merespons keluhan warga. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi ada upaya nyata untuk menjelaskan persoalan, menindaklanjuti keluhan, dan tidak membiarkan pasien merasa diabaikan," ujar Tian dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

‎

‎Dalam pemeringkatan berbasis temuan lapangan tersebut, RSUD Pasar Minggu menempati posisi kedua. Rumah sakit rujukan di Jakarta Selatan itu dinilai mampu menjaga komunikasi layanan meskipun menghadapi beban pasien yang tinggi. Rekan Indonesia mencatat keluhan tetap muncul, terutama terkait waktu tunggu, namun tidak disertai minimnya informasi kepada pasien.

‎

‎Posisi berikutnya ditempati RSUD Pasar Rebo. Sepanjang 2025, rumah sakit ini menerima laporan berulang terkait antrean panjang serta perubahan alur pelayanan yang kerap membingungkan pasien. Rekan Indonesia menilai persoalan tersebut bersifat struktural dan belum menunjukkan perbaikan signifikan.

‎

‎Sementara itu, RSUD Budhi Asih menghadapi tantangan khas rumah sakit besar sekaligus rumah sakit pendidikan. Warga mengeluhkan alur birokrasi yang dinilai berlapis dan sulit dipahami, terutama bagi pasien rujukan peserta BPJS Kesehatan.

‎

‎Adapun RSUD Cengkareng tercatat sebagai rumah sakit dengan akumulasi keluhan terbanyak dalam catatan Rekan Indonesia. Keluhan utama berkaitan dengan kepadatan pasien, waktu tunggu di Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta keterbatasan tenaga kesehatan dibandingkan dengan beban layanan di wilayah Jakarta Barat.

‎

‎Menurut Tian, perbedaan kualitas pelayanan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan mutu layanan kesehatan.

‎

‎"Indeks kepuasan masyarakat yang dirilis pemerintah memang penting, tetapi pengalaman pasien di lapangan juga harus dijadikan rujukan utama. Ketimpangan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan laporan administratif," katanya.

‎

‎Rekan Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka data pengaduan pasien secara lebih transparan dan menjadikan temuan masyarakat sipil sebagai bagian dari evaluasi resmi kinerja RSUD.

‎

‎"Pelayanan kesehatan publik bukan hanya soal capaian angka, tetapi tentang bagaimana negara hadir ketika warganya berada dalam kondisi paling rentan," pungkas Tian. ***