Tanggapi Temuan Ombudsman, Kapolri Ancam Copot Kapolda dan Kapolres Berkinerja Buruk

JAKARTA Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui pelayanan publik oleh Polri belum semuanya membaik. Pengakuan Kapolri ini merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang dilakukan Ombudsman terhadap 170 Polres se-Indonesia terkait pelayanan publik.

''Terlepas peningkatan kepercayaan publik cukup signifikan, memang masih banyak juga Polri kelemahannya. Kita akui, termasuk layanan publik,'' kata Tito di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018), seperti dikutip dari inilah.com.

''Cukup dominan yang terjadi perbaikan, hampir dari 170 polres yang diperiksa atau diteliti Ombudsman, saya kira 80 persen baik SIM, STNK, SKCK-nya. Tapi mungkin 20 persen nilai (pelayanan publik)-nya merah sehingga perlu perbaikan,'' sambung Tito.

Hasil ini, kata Tito, akan dijadikan bahan evaluasi secara menyeluruh. Dia mengaku tak segan untuk mencopot Kapolda atau Kapolres jika memang karena kinerjanya yang kurang bagus. Namun, jika karena infrastruktur yang kurang mendukung maka Tito meminta untuk dilakukan perbaikan infrastruktur.

''Ini saya jadikan bahan untuk dilakukan evaluasi dulu. Kalau masalahnya leadership ya leadernya saya ganti. Kalau (masalah) infrastruktur, kita perbaiki infrastruktur, kita dukung,'' ujar Tito.

Selain pelayanan publik, Tito juga menyinggung masalah bidang penegakan hukum yang banyak dikomplain masyarakat.

''Salah satu komplain masyarakat adalah mengenai masalah penanganan kasus hukum, kemudian beberapa masalah KKN, masih kurang maksimal pemberantasan penyuapan,'' jelas Tito.

Pagi tadi Tito mengundang Ketua Ombudsman Amzulian Rifaindan dan komisionernya Adrianus Meliala untuk membahas masalah hasil riset kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kepolisian.

Dalam pertemuan ini Tito didampingi Irwasum Polri Komjen Eko Putut Bayuseno, Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal.***