Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Diprotes Banyak Pihak, Bareskrim Polri Akan Cabut Status Tersangka 6 Laskar FPI yang Meninggal Dunia
Hukum
22 jam yang lalu
Diprotes Banyak Pihak, Bareskrim Polri Akan Cabut Status Tersangka 6 Laskar FPI yang Meninggal Dunia
2
Bantah Iming-imingi Uang Rp 100 Juta untuk Kudeta, Jhoni Allen Akui KLB Butuh Biaya
Peristiwa
22 jam yang lalu
Bantah Iming-imingi Uang Rp 100 Juta untuk Kudeta, Jhoni Allen Akui KLB Butuh Biaya
3
Usai Rendang Mendunia, Kini Rawon Sabet Posisi Pertama Sup Terenak se-Asia
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Usai Rendang Mendunia, Kini Rawon Sabet Posisi Pertama Sup Terenak se-Asia
4
Tak Tergoda Tawaran, Renan da Silva Tetap Bersama Bhayangkara FC
Sepakbola
19 jam yang lalu
Tak Tergoda Tawaran, Renan da Silva Tetap Bersama Bhayangkara FC
5
Status Tersangka 6 Anggota Laskar FPI Sudah Dicabut, Ini Penjelasan Polri
Hukum
21 jam yang lalu
Status Tersangka 6 Anggota Laskar FPI Sudah Dicabut, Ini Penjelasan Polri
6
Peneliti IGJ Sebut Gaung Benci Produk Luar Negeri Kontradiktif dengan Kebijakan Pemerintah
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Peneliti IGJ Sebut Gaung Benci Produk Luar Negeri Kontradiktif dengan Kebijakan Pemerintah

Direktur KPK: Embahnya Korupsi Itu Parpol di DPR karena Miliki 2 Kewenangan

Direktur KPK: Embahnya Korupsi Itu Parpol di DPR karena Miliki 2 Kewenangan
Pegawai dan pimpinan KPK serta masyarakat menggelar aksi melindungi KPK di pelataran Gedung KPK, Jumat (6/9/2019). (beritasatu.com)
Rabu, 18 September 2019 10:06 WIB
TULUNGAGUNG - Dua kewenangan utama partai politik (Parpol) di DPR menjadi akar dari segala perkara korupsi di Indonesia.

Hal itu ditegaskan Direktur Pembinaan dan Kerja Sama Antarinstansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko, saat mengisi kuliah umum bersama penasihat KPK M Tsani Annafari di IAIN Tulungagung, Selasa (17/9/2019).

''Embahnya korupsi itu adalah partai politik. Itu karena Parpol memiliki dua kewenangan utama yang sangat mendasar, pertama membuat undang-undang, dan kedua memiliki hak menentukan pejabat publik,'' kata Sujanarko.

Ads

Konsekuensinya, apabila legislator dari Parpol ini bermental korupsi, maka proses legislasi yang dihasilkan pasti korup.

Selain revisi UU KPK yang menjadi polemik, Tsani mencontohkan pembahasan UU tentang air, UU tentang pertanahan, UU pemuliaan tanaman yang menurutnya semua dibuat dengan tendensi menguntungkan kepentingan korporasi.

Selain kekuasaan Parpol yang besar itu, mental korup dalam konstruksi Parpol di Indonesia juga disebabkan Parpol selama ini mencari biaya sendiri.

Hal ini beda dengan di luar negeri saat operasional Parpol seluruhnya dibiayai oleh negara.

''Akhirnya apa, sumber pendapatan berasal kekuasaan mereka. Misal jika mereka ada kader yang jadi pejabat, mulai bupati, wali kota dan gubernur,'' katanya.

''Biaya politik yang besar saat Pilkada/Pemilu dinilai telah menyuburkan budaya korupsi, yang pada akhirnya bakal menghancurkan sistem demokrasi di Tanah Air,'' sambung Sujanarko.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam
wwwwww