Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketum Projamin Ambroncius Dijemput Paksa Usai Jadi Tersangka
Hukum
21 jam yang lalu
Ketum Projamin Ambroncius Dijemput Paksa Usai Jadi Tersangka
2
Virus Nipah Diwaspadai Jadi Pandemi Baru, Tingkat Kematian 75%, Ini Gejala dan Cara Mencegahnya
Kesehatan
14 jam yang lalu
Virus Nipah Diwaspadai Jadi Pandemi Baru, Tingkat Kematian 75%, Ini Gejala dan Cara Mencegahnya
3
Presiden Lantik Listyo Sigit jadi Kapolri
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Presiden Lantik Listyo Sigit jadi Kapolri
4
Disuntik Vaksin Sinovac Dosis Kedua, Jokowi: Seperti 2 Minggu Lalu, Tidak Terasa
Kesehatan
13 jam yang lalu
Disuntik Vaksin Sinovac Dosis Kedua, Jokowi: Seperti 2 Minggu Lalu, Tidak Terasa
5
Waspada! Tingkat Kematian Virus Nipah 75 persen, Kelelawar dari Malaysia Bergerak ke Sumatera
Nasional
12 jam yang lalu
Waspada! Tingkat Kematian Virus Nipah 75 persen, Kelelawar dari Malaysia Bergerak ke Sumatera
6
Populasi Muslim di 3 Negara Ini Akan Kalahkan Indonesia
Umum
15 jam yang lalu
Populasi Muslim di 3 Negara Ini Akan Kalahkan Indonesia

Mulai Tahun Depan Dana BOS Tak Boleh Digunakan Gaji Guru Honor

Mulai Tahun Depan Dana BOS Tak Boleh Digunakan Gaji Guru Honor
Mendikbud Muhadjir Effendy (tengah). (beritasatu.com)
Kamis, 19 September 2019 20:29 WIB
NATUNA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, mulai tahun 2020, dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tak boleh lagi digunakan membayar gaji guru honor. Kemendikbud berusaha, mulai 2020 dana BOS murni untuk peningkatan mutu sekolah.

''Kami memperjuangkan agar gaji guru honorer tidak diambil dari dana BOS, tetapi dari dana alokasi umum (DAU), sama dengan guru PNS (pegawai negeri sipil, red) lainnya. Dana BOS akan fokus untuk biaya operasional bukan untuk gaji guru, karena BOS akan habis untuk gaji guru, dampaknya sekolah tidak terawat,'' ujar Muhadjir saat peluncuran digitalisasi sekolah di Serindit, Kabupaten Nautana, Kepulauan Riau, Rabu (18/9/2019), seperti dikutip dari beritasatu.com.

Mudhadjir juga melarang sekolah untuk mengangkat guru honorer baru. Dia menjelaskan, kekurangan guru akibat banyak guru pensiun tidak perlu dilakukan dengan pengangkatan guru honorer baru.

Jalan keluarnya adalah para guru pensiunan ditahan secara informal untuk tidak meninggalkan sekolah dengan menjadikan mereka guru honorer, hingga ada pengangkatan guru PNS.

Diakui Muhadjir, pengangkatan guru honorer baru akan menambah jumlah guru honorer. Sementara saat ini pemerintah ingin menuntaskan masalah guru honorer sebelum 2024.

Berkaca dari masalah kekurangan guru akibat banyak yang pensiun, Kemendikbud telah mengajukan skema pengangkatan guru PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dilakukan rutin setiap tahun. Dengan begitu, sebelum para guru pensiun, negara telah menyiapkan tenaga pengganti.

''Yang terjadi selama ini kekosongan guru. Selama ini kamu mendorong sekolah merekrut tenaga honorer, dan gaji mereka diambil dari dana BOS. Alhasil tujuan BOS menjadi tidak optimal, ini anomali fungsi anggaran pendidikan yang saya maksud,'' ujarnya.

Masih Dikaji

Lebih lanjut, Muhadjir menuturkan, pengalihan gaji honorer mengunakan DAU sedang dikaji oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Keuangan(Kemkeu). Fungsi DAU yang selama ini diperkirakan untuk menggaji guru PNS dan pemberian tunjangan, tetapi belum termasuk guru honorer.

''Menkeu sudah komitmen bahwa akan kita upayakan gaji guru honorer nanti tidak diambilkan dari dana BOS. Sekali lagi BOS itu untuk operasional, bahkan lebih layak untuk penggadaan gawai seperti ini,'' ujarnya.***

Editor:hasan b
Sumber:beritasatu.com
Kategori:Ragam
wwwwww