Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dulu Bossman Dorong e-Rupiah, Sekarang BI akan Terbitkan Uang Digital
Nasional
23 jam yang lalu
Dulu Bossman Dorong e-Rupiah, Sekarang BI akan Terbitkan Uang Digital
2
Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras, MUI: Mulutnya Saja Pancasila, Praktiknya Kapitalis!
Peristiwa
18 jam yang lalu
Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras, MUI: Mulutnya Saja Pancasila, Praktiknya Kapitalis!
3
Sadis, di Jakarta Oknum Polisi Tembak Mati 3 Orang, di Medan Bunuh 2 Wanita
Hukum
17 jam yang lalu
Sadis, di Jakarta Oknum Polisi Tembak Mati 3 Orang, di Medan Bunuh 2 Wanita
4
Sinergitas TNI-Polri Hanya di Kalangan Elite, di Akar Rumput Masih Semrawut
Hukum
14 jam yang lalu
Sinergitas TNI-Polri Hanya di Kalangan Elite, di Akar Rumput Masih Semrawut
5
Jokowi Buka Pintu Izin Investasi untuk Industri Miras Besar sampai Eceran
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Jokowi Buka Pintu Izin Investasi untuk Industri Miras Besar sampai Eceran
6
SBY 'Turun Gunung', Darmizal: Lebay, Panik
Politik
22 jam yang lalu
SBY Turun Gunung, Darmizal: Lebay, Panik

Pemerintah Berencana Hapus Izin Mendirikan Bangunan

Pemerintah Berencana Hapus Izin Mendirikan Bangunan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. (int)
Jum'at, 20 September 2019 21:25 WIB
JAKARTA - Pemerintah berencana menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seiring dengan itu, pemerintah akan membentuk inspektur pembangunan untuk mengawasi pembangunan gedung dan rumah.

''Jadi akan banyak nanti inspektur pembangunan gitu loh, yang keliling,'' ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/9), seperti dikutip dari liputan6.com.

Menteri Sofyan mengatakan, inspektur pembangunan tersebut akan keliling mengawasi pembangunan gedung atau rumah. Jika ditemukan tidak sesuai dengan standar yang dibuat pemerintah maka akan dibongkar kembali.

Ads

''Kalau di luar negeri anda bisa bangun tiangnya harus 4, begitu anda tambah 6, yang dua dibongkar. Jadi supaya nanti masyarakat bergerak cepat, investasi lebih ini, selama mereka memiliki standar,'' paparnya.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menambahkan, penghilangan IMB tidak akan membuat pembangunan tanpa aturan. Tetapi dengan penghilangan IMB pemerintah akan meningkatkan penegakan hukum secara langsung jika ditemukan pelanggaran.

''Barang kali itu mekanismenya. Safeguardnya. Supaya nanti, misal tataruang belum jelas sekali ya terutama RDTR nya belum ada nanti orang bangun sesukanya. Yang satu ke timur, satu ke barat, itu nggak boleh. Harus ada standar yang mereka penuhi. Tapi kemudian, enforcement yang paling penting,'' tandasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam
wwwwww