Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ini Kriteria Rektor UIN Suska Pengganti Akhmad Mujahidin Menurut DPR RI
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Ini Kriteria Rektor UIN Suska Pengganti Akhmad Mujahidin Menurut DPR RI
2
Legislator Ini Ajak Tokoh dan Ustazah di Jakarta Berjuang Bersama
Politik
17 jam yang lalu
Legislator Ini Ajak Tokoh dan Ustazah di Jakarta Berjuang Bersama
3
Sosok Gusti Ega Putrawan, Anak Pebisnis Rokok, Pacaran Dikawal TNI
Umum
17 jam yang lalu
Sosok Gusti Ega Putrawan, Anak Pebisnis Rokok, Pacaran Dikawal TNI
4
Langgar Administrasi, Kemenag RI Copot Rektor UIN Suska
Peristiwa
16 jam yang lalu
Langgar Administrasi, Kemenag RI Copot Rektor UIN Suska
5
Kabar Gembira dari Gus Menteri, Pendamping Desa Tak Perlu Kuatir soal Kontrak Kerja
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Kabar Gembira dari Gus Menteri, Pendamping Desa Tak Perlu Kuatir soal Kontrak Kerja
6
Firman Usulkan RUU HIP Tak Masuk Prolegnas 2021
Politik
19 jam yang lalu
Firman Usulkan RUU HIP Tak Masuk Prolegnas 2021

Pemerintah Berencana Hapus Izin Mendirikan Bangunan

Pemerintah Berencana Hapus Izin Mendirikan Bangunan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. (int)
Jum'at, 20 September 2019 21:25 WIB
JAKARTA - Pemerintah berencana menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seiring dengan itu, pemerintah akan membentuk inspektur pembangunan untuk mengawasi pembangunan gedung dan rumah.

''Jadi akan banyak nanti inspektur pembangunan gitu loh, yang keliling,'' ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/9), seperti dikutip dari liputan6.com.

Menteri Sofyan mengatakan, inspektur pembangunan tersebut akan keliling mengawasi pembangunan gedung atau rumah. Jika ditemukan tidak sesuai dengan standar yang dibuat pemerintah maka akan dibongkar kembali.

''Kalau di luar negeri anda bisa bangun tiangnya harus 4, begitu anda tambah 6, yang dua dibongkar. Jadi supaya nanti masyarakat bergerak cepat, investasi lebih ini, selama mereka memiliki standar,'' paparnya.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menambahkan, penghilangan IMB tidak akan membuat pembangunan tanpa aturan. Tetapi dengan penghilangan IMB pemerintah akan meningkatkan penegakan hukum secara langsung jika ditemukan pelanggaran.

''Barang kali itu mekanismenya. Safeguardnya. Supaya nanti, misal tataruang belum jelas sekali ya terutama RDTR nya belum ada nanti orang bangun sesukanya. Yang satu ke timur, satu ke barat, itu nggak boleh. Harus ada standar yang mereka penuhi. Tapi kemudian, enforcement yang paling penting,'' tandasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam
wwwwww