Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
2
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
Politik
20 jam yang lalu
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
3
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
Peristiwa
21 jam yang lalu
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
4
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
Peristiwa
20 jam yang lalu
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
5
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Hukum
21 jam yang lalu
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
6
Kisah Penjual Prangko Kembalikan Duit Rp 16,4 Juta yang Ia Temukan di Depan Kantor Pos
Peristiwa
21 jam yang lalu
Kisah Penjual Prangko Kembalikan Duit Rp 16,4 Juta yang Ia Temukan di Depan Kantor Pos

Pemerintah Berencana Hapus Izin Mendirikan Bangunan

Pemerintah Berencana Hapus Izin Mendirikan Bangunan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. (int)
Jum'at, 20 September 2019 21:25 WIB
JAKARTA - Pemerintah berencana menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seiring dengan itu, pemerintah akan membentuk inspektur pembangunan untuk mengawasi pembangunan gedung dan rumah.

''Jadi akan banyak nanti inspektur pembangunan gitu loh, yang keliling,'' ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/9), seperti dikutip dari liputan6.com.

Menteri Sofyan mengatakan, inspektur pembangunan tersebut akan keliling mengawasi pembangunan gedung atau rumah. Jika ditemukan tidak sesuai dengan standar yang dibuat pemerintah maka akan dibongkar kembali.

''Kalau di luar negeri anda bisa bangun tiangnya harus 4, begitu anda tambah 6, yang dua dibongkar. Jadi supaya nanti masyarakat bergerak cepat, investasi lebih ini, selama mereka memiliki standar,'' paparnya.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menambahkan, penghilangan IMB tidak akan membuat pembangunan tanpa aturan. Tetapi dengan penghilangan IMB pemerintah akan meningkatkan penegakan hukum secara langsung jika ditemukan pelanggaran.

''Barang kali itu mekanismenya. Safeguardnya. Supaya nanti, misal tataruang belum jelas sekali ya terutama RDTR nya belum ada nanti orang bangun sesukanya. Yang satu ke timur, satu ke barat, itu nggak boleh. Harus ada standar yang mereka penuhi. Tapi kemudian, enforcement yang paling penting,'' tandasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam
wwwwww