Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
Peristiwa
14 jam yang lalu
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
2
'Papuan Lives Matter' jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
Umum
15 jam yang lalu
Papuan Lives Matter jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
3
Formappi Sebut Baleg seperti Hanggar Anggaran
DPR RI
15 jam yang lalu
Formappi Sebut Baleg seperti Hanggar Anggaran
4
Ini Empat PR 20 Komisioner BPKN yang Baru dalam Tiga Tahun Mendatang
Pemerintahan
5 jam yang lalu
Ini Empat PR 20 Komisioner BPKN yang Baru dalam Tiga Tahun Mendatang
5
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
Peristiwa
13 jam yang lalu
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
6
DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU
DPD RI
11 jam yang lalu
DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU

Dinilai Bahayakan Usaha Kecil, Muhammadiyah Tolak Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah

Dinilai Bahayakan Usaha Kecil, Muhammadiyah Tolak Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah
Minyak goreng curah. (sinarharapan.co)
Senin, 07 Oktober 2019 14:53 WIB
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang penjualan minyak goreng curah mulai Januari 2020 mendatang. Muhammadiyah meminta pemerintah membatalkan kebijakan tersebut, sebab dikhawatirkan membahayakan usaha skala kecil.

''Kebijakan ini jelas-jelas akan sangat menguntungkan usaha-usaha besar yang ada, dan sebaliknya tidak mustahil akan menjadi bencana dan malapetaka bagi pengusaha dan rakyat kecil,'' kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/10/2019), seperti dikutip dari sinarharapan.co.

Anwar mengatakan, hampir 50 persen dari kebutuhan minyak goreng dalam negeri dikonsumsi dalam bentuk curah yang diproduksi usaha mikro dan kecil.

Menurut Sekjen Majelis Ulama Indonesia itu, kebijakan pelarangan peredaran minyak goreng yang berlaku per awal tahun 2020 itu nampak bagus karena untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Hanya saja, kata dia, perlu dipertimbangkan dampak kebijakan terhadap usaha mikro-kecil akan tiarap dan gulung tikar sehingga akan banyak hilang mata pencaharian serta menciptakan pengangguran.

Anwar mengatakan pemerintah harus bisa menginventarisir secara cermat produsen-produsen minyak curah yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Kemudian mereka diberi bimbingan dan pelatihan agar kualitas produksi mereka bisa meningkat dan dapat memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

''Sehingga usaha mereka tetap bisa jalan dan kesejahteraan mereka tetap dapat terus terjaga dan ditingkatkan,'' kata Anwar seperti dikutip dari antaranews.com. ***

Editor:hasan b
Sumber:sinarharapan.co
Kategori:Ragam

wwwwww