Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
2
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
Politik
19 jam yang lalu
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
3
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
Peristiwa
20 jam yang lalu
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
4
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
Peristiwa
20 jam yang lalu
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
5
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Hukum
21 jam yang lalu
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
6
Kisah Penjual Prangko Kembalikan Duit Rp 16,4 Juta yang Ia Temukan di Depan Kantor Pos
Peristiwa
20 jam yang lalu
Kisah Penjual Prangko Kembalikan Duit Rp 16,4 Juta yang Ia Temukan di Depan Kantor Pos

Perjalanan Dinas ke Jakarta Jadi Modus Pejabat Pemda dan Anggota DPRD Cari Pendapatan Tambahan

Perjalanan Dinas ke Jakarta Jadi Modus Pejabat Pemda dan Anggota DPRD Cari Pendapatan Tambahan
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik. (int)
Selasa, 08 Oktober 2019 10:55 WIB
JAKARTA - Para pejabat pemrintah daerah (Pemda) dan anggota DPRD sering melakukan perjalanan dinas ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kegiatan ini dinilai merupakan modus mencari pendapatan tambahan.

''Selama ini kan sering kali perjalanan dinas itu kan dijadikan semacam pendapatan tambahan. Di sisi tata kelola tidak bagus, dan juga kita katakan tidak membangun daerahnya. Harusnya kan di daerah saja, kalau Anda butuh informasi penyelesaian masalah,'' kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik, kepada Republika.co.id, Senin (7/10).

Dikatakan Akmal Malik, Kemendagri sedang mencari upaya untuk mengurangi penyelenggara pemerintahan daerah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.

Ia menuturkan, seringkali kepala daerah ke Jakarta untuk mengurus berbagai hal. Padahal, Kemendagri sudah menerapkan sistem layanan online untuk mutasi, pelayanan SK, izin ke luar negeri, sehingga pengurusan dapat dilakukan di daerah masing-masing dengan hanya mengirimkan persyaratan yang dipindai (scan).

Selain itu, kata Akmal, selama ini hampir setiap hari Kemendagri penuh dengan anggota DPRD kabupaten/kota untuk konsultasi. Oleh karena itu, Kemendagri merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

''Kita revisi PP Nomor 12 tentang tata tertib, kita katakan konsultasi oleh DPRD kabupaten/kota dilakukan di provinsi saja,'' kata Akmal.

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi (Pemprov) merupakan pembina DPRD kabupaten/kota, jika Pemprov tak mampu menyelesaikan permasalahan barulah datang ke Jakarta. Menurut Akmal, perjalanan dinas ke Jakarta tersebut merupakan persoalan yang belum bisa diatasi di samping pembatasan melalui revisi regulasi yang ada.

''Kita sudah larang mereka ke Jakarta, tetapi tetap saja ada satu dua yang masih ke Jakarta. Karena tadi mind set perjalan dinas itu adalah uang tambahan. Tapi saya katakan tadi kan modus, modus asal ada saja (alasan ke Jakarta),'' kata Akmal.

Akmal tak memungkiri kemungkinan penyelenggara pemerintahan daerah ke Jakarta sebagai bentuk silaturahim. Akan tetapi, perjalanan dinas yang terlalu sering karena harus meninggalkan daerah juga tak baik, selain pemborosan anggaran.

Ia menyarankan, jika memang penyelenggara pemerintahan daerah baik DPRD maupun Pemda harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dapat melalui video telekonferensi. Kemendagri siap menjawab semua pertanyaannya. Menurut Akmal, beberapa daerah sudah menerapkan percakapan jarak jauh itu meski masih banyak juga yang belum.

''Harus kita katakan harus mengubah ini pelan-pelan. Inilah sekarang yang jadi salah satu kendala kita ingin penyelenggara ini lebih sering ada di wilayah masing-masing,'' tutur dia.

Akmal mengatakan, bagi DPRD daripada perjalanan dinas ke Jakarta lebih baik sering bertemu dengan konstituennya. Anggota dewan, kata dia, justru seharusnya lebih sering turun ke lapangan bertemu warga untuk menyerap aspirasi dan menyelesaikan permasalahan masyarakatnya.

Anggota dewan juga seharusnya lebih sering duduk bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan permasalahan daerah. Akmal menambahkan, jika penyelenggara pemerintahan daerah sering ke Jakarta apa bedanya dengan sentralisasi.

Untuk itu, Kemendagri terus mendorong desentralisasi sebagai bagian dari otonomi daerah. Akmal menjelaskan, makna dari desentralisasi adalah daerah menyelesaikan masalahnya sendiri dengan tercukupinya sumber daya manusia dan anggaran daerah.

''Kenapa harus ke Jakarta terus? Inilah yang menjadi PR kita ke depan yang harus kita selesaikan, mengurangi pergerakan para aktor-aktor itu ke Jakarta. Lebih fokus untuk menyelesaikan persoalan internal di daerah,'' kata Akmal.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam
wwwwww