Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dampak Kerumunan Pilkada dan Libur Akhir Tahun harus Diantisipasi
MPR RI
19 jam yang lalu
Dampak Kerumunan Pilkada dan Libur Akhir Tahun harus Diantisipasi
2
Minta Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Bansos Siak, Komisi III DPR RI Sambangi Kejati Riau
Politik
4 jam yang lalu
Minta Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Bansos Siak, Komisi III DPR RI Sambangi Kejati Riau
3
RDPU dengan DPR, Ferry J Kono: Masih Banyak Yang Belum Memahami Peran KOI
Olahraga
17 jam yang lalu
RDPU dengan DPR, Ferry J Kono: Masih Banyak Yang Belum Memahami Peran KOI
4
Kikis Fanatisme dan Radikalisme, Pemerintah Disarankan Hidupkan Dialog
MPR RI
22 jam yang lalu
Kikis Fanatisme dan Radikalisme, Pemerintah Disarankan Hidupkan Dialog
5
Allysa Amalia, Pengidola Cheong Min Tan Ingin Raih Prestasi Dunia
Olahraga
19 jam yang lalu
Allysa Amalia, Pengidola Cheong Min Tan Ingin Raih Prestasi Dunia
6
Yayasan Kusuma Wushu Raih Emas Pertama, Pingkan Koleksi Dua Emas
Olahraga
21 jam yang lalu
Yayasan Kusuma Wushu Raih Emas Pertama, Pingkan Koleksi Dua Emas

Ketua Wantim MUI: Radikalisme Ekonomi dan Politik Juga Harus Ditolak, Jangan Hanya Keagamaan

Ketua Wantim MUI: Radikalisme Ekonomi dan Politik Juga Harus Ditolak, Jangan Hanya Keagamaan
Din Syamsuddin. (republika.co.id)
Kamis, 24 Oktober 2019 09:25 WIB
JAKARTA - Kalau umat Islam tidak toleran tidak akan ada stabilitas dan kerukunan di Indonesia. Karena itu, tuduhan radikalisme dan intoleransi sangat menyakitkan bagi umat Islam.

Demikian ditegaskan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Din Syamsuddin. Din mengingatkan, umat Islam adalah kelompok yang paling toleransi. Sebagai buktinya, kesultanan-kesultanan yang jumlahnya sekitar 70-an ikhlas bergabung untuk mendukung dan berintegrasi dengan negara baru bernama Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itu adalah sikap toleransi yang sangat besar.

''Tidak mungkin ada tingkat kerukunan nasional seperti ini kalau umat Islam yang jumlahnya banyak tidak toleran,'' kata Din kepada republika usai Rapat Pleno Wantim MUI ke-44 di Gedung MUI Pusat, Rabu (23/10).

Ia juga mengingatkan, fungsi Kementerian Agama (Kemenag) untuk membangun moralitas bangsa dan mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif serta konstruktif bagi bangsa. Kemenag berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan serta kualitas keagamaan.

Kemenag jangan berbelok menjadi anti radikalisme. Bila Kemenag mendapatkan tugas menjadi anti radikalisme maka seolah-olah umat beragama yang radikal.

Din mengingatkan, boleh saja anti radikalisme tapi jangan hanya anti radikalisme keagamaan. Tapi tidak mempedulikan radikalisme ekonomi dan radikalisme politik.

''Tapi kenapa tidak mempersoalkan radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi, kenapa tidak mempedulikan radikalisme politik, yang kemudian merasa menang merasa berkuasa seolah-oleh bisa berbuat apa saja dalam bentuk otoritarianisme,'' ujarnya.

Din menegaskan, kelompok dan paham yang anti Pancasila harus ditolak tapi tidak hanya paham yang bersifat keagamaan. Sebab banyak juga kelompok yang ingin mengembangkan paham-paham lain yang anti Pancasila.

Ia mengingatkan bahwa paham kapitalisme dan liberalisme itu anti Pancasila. Bahkan sistem politik di Indonesia bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Kemudian sistem ekonomi di Indonesia bertentangan dengan sila kelima Pancasila.

''Tapi kenapa itu tidak dituduh musuh nyata Pancasila, apalagi ada separatisme,'' ujarnya. ***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam
wwwwww