Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Atlet Pelatnas Bulutangkis Jalani Enam Test Fisik
Olahraga
19 jam yang lalu
Atlet Pelatnas Bulutangkis Jalani Enam Test Fisik
2
Klarifikasi Komjen Pongrekun terkait Potongan Video: 'Menggunakan Masker Jangan Dipikir Aman'
Umum
16 jam yang lalu
Klarifikasi Komjen Pongrekun terkait Potongan Video: Menggunakan Masker Jangan Dipikir Aman
3
Bapak Ibu Siap-siap Hemat Ya, Listrik dan Gas LPG 3 Kg Mau Naik Lagi Nih!
Peristiwa
18 jam yang lalu
Bapak Ibu Siap-siap Hemat Ya, Listrik dan Gas LPG 3 Kg Mau Naik Lagi Nih!
4
Ditanya Netizen Soal Agama, Komisaris PT Pelni Sebut Dirinya 'Penyembah Galon'
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Ditanya Netizen Soal Agama, Komisaris PT Pelni Sebut Dirinya Penyembah Galon
5
Dedek Bayi Pengidap Omfalokal di Kampar Dapat Bantuan dari Forum Pekanbaru Bertuah
Umum
19 jam yang lalu
Dedek Bayi Pengidap Omfalokal di Kampar Dapat Bantuan dari Forum Pekanbaru Bertuah
6
Hadapi Bima Perkasa, David Singleton: Louvre Tak Mudah Dikalahkan
Olahraga
14 jam yang lalu
Hadapi Bima Perkasa, David Singleton: Louvre Tak Mudah Dikalahkan

Wacanakan Melarang, Menteri Agama Diminta Jelaskan Kaitan Cadar dan Celana Cingkrang dengan Radikalisme

Wacanakan Melarang, Menteri Agama Diminta Jelaskan Kaitan Cadar dan Celana Cingkrang dengan Radikalisme
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi (baju hijau). (liputan6.com)
Jum'at, 01 November 2019 14:45 WIB
JAKARTA - Menteri Agama Fachrul Razi melontarkan wacana akan melarang pegawai yang bekerja di instansi pemerintah mengenakan cadar dan celana cingkrang.

Dikutip dari liputan6.com, wacana tersebut dikritisi berbagai pihak, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah, mengkaji lebih dalam wacana tersebut.

Menurut Baidowi, larangan menggunakan cadar dan celana cingkrang itu berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

''Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM, meski dari perspektif keamanan bisa saja dibenarkan,'' kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).

Baidowi mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, Fachrul Razi perlu memperjelas larangan cadar itu, apakah berlaku untuk ASN di Kementerian Agama (Kemenag) atau keseluruhan instansi pemerintah. Pasalnya, lanjut Baidowi, melarang seluruh ASN menggunakan cadar bukan domain Kemenag.

''Artinya, ketentuan tersebut menjadi semacam kode etik ASN yang hanya berlaku secara internal di instansi pemerintah (Kemenag saja) mengingat tupoksi kemenag hanya berwenang mengatur ASN di internal. Jika usulan tersebut juga mau diterapkan di instansi pemerintahan lainnya, maka menjadi domain Kemenpan RB,'' ungkapnya.

Menurutnya pemerintah harus masif melakukan sosialisasi jika wacana itu direalisasikan. Itu perlu, agar masyarakat tidak salah menerima informasi soal larangan orang bercadar masuk instansi pemerintahan.

''Jangan sampai larangan penggunaan cadar dipahami sebagai larangan penggunaan jilbab, karena tingkat pemahaman masyarakat tidak merata,'' ucapnya.

Kaitan Cadar dengan Radikalisme

Baidowi menambahkan, Menteri Agama juga perlu menjelaskan kaitan antara cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme. Sehingga tidak muncul kesalahpahaman di masyarakat.

''Menag harus menjelaskan kepada publik terkait korelasi cara berpakaian (cadar dan celana cingkrang) terhadap radikalisme, agar persoalan menjadi jernih,'' ucapnya.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam
wwwwww