Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa 'Ambyarrr'
DPR RI
19 jam yang lalu
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa Ambyarrr
2
Seiring 'New Normal', Portal Akses 'Pemicu Konflik' Baiknya Dibuka
Lingkungan
12 jam yang lalu
Seiring New Normal, Portal Akses Pemicu Konflik Baiknya Dibuka
3
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Politik
19 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
4
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
20 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
5
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
DPR RI
13 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
6
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Internasional
21 jam yang lalu
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya

Wacanakan Melarang, Menteri Agama Diminta Jelaskan Kaitan Cadar dan Celana Cingkrang dengan Radikalisme

Wacanakan Melarang, Menteri Agama Diminta Jelaskan Kaitan Cadar dan Celana Cingkrang dengan Radikalisme
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi (baju hijau). (liputan6.com)
Jum'at, 01 November 2019 14:45 WIB
JAKARTA - Menteri Agama Fachrul Razi melontarkan wacana akan melarang pegawai yang bekerja di instansi pemerintah mengenakan cadar dan celana cingkrang.

Dikutip dari liputan6.com, wacana tersebut dikritisi berbagai pihak, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah, mengkaji lebih dalam wacana tersebut.

Menurut Baidowi, larangan menggunakan cadar dan celana cingkrang itu berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

''Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM, meski dari perspektif keamanan bisa saja dibenarkan,'' kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).

Baidowi mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, Fachrul Razi perlu memperjelas larangan cadar itu, apakah berlaku untuk ASN di Kementerian Agama (Kemenag) atau keseluruhan instansi pemerintah. Pasalnya, lanjut Baidowi, melarang seluruh ASN menggunakan cadar bukan domain Kemenag.

''Artinya, ketentuan tersebut menjadi semacam kode etik ASN yang hanya berlaku secara internal di instansi pemerintah (Kemenag saja) mengingat tupoksi kemenag hanya berwenang mengatur ASN di internal. Jika usulan tersebut juga mau diterapkan di instansi pemerintahan lainnya, maka menjadi domain Kemenpan RB,'' ungkapnya.

Menurutnya pemerintah harus masif melakukan sosialisasi jika wacana itu direalisasikan. Itu perlu, agar masyarakat tidak salah menerima informasi soal larangan orang bercadar masuk instansi pemerintahan.

''Jangan sampai larangan penggunaan cadar dipahami sebagai larangan penggunaan jilbab, karena tingkat pemahaman masyarakat tidak merata,'' ucapnya.

Kaitan Cadar dengan Radikalisme

Baidowi menambahkan, Menteri Agama juga perlu menjelaskan kaitan antara cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme. Sehingga tidak muncul kesalahpahaman di masyarakat.

''Menag harus menjelaskan kepada publik terkait korelasi cara berpakaian (cadar dan celana cingkrang) terhadap radikalisme, agar persoalan menjadi jernih,'' ucapnya.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam

wwwwww