Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
MPR Tekankan Pentingnya Waspadai Penularan Covid-19 di Libur Panjang
Nasional
22 jam yang lalu
MPR Tekankan Pentingnya Waspadai Penularan Covid-19 di Libur Panjang
2
PBFI Jawa Timur Dapat Pesan dari KASAD
Olahraga
7 jam yang lalu
PBFI Jawa Timur Dapat Pesan dari KASAD
3
MPR: Revisi UU Otonomi Khusus Papua harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan
MPR RI
22 jam yang lalu
MPR: Revisi UU Otonomi Khusus Papua harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan
4
Pemberian Vaksin Covid-19 Didahulukan kepada Kelompok Usia 18 - 59 Tahun, Ini Alasan Pemerintah
Kesehatan
15 jam yang lalu
Pemberian Vaksin Covid-19 Didahulukan kepada Kelompok Usia 18 - 59 Tahun, Ini Alasan Pemerintah
5
Pengamanan Aksi Demo Tolak Ciptaker Diminta Tak Gunakan Peluru Tajam
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Pengamanan Aksi Demo Tolak Ciptaker Diminta Tak Gunakan Peluru Tajam
6
Polisi Tangkap Penyebar Daring Undangan Kerusuhan Demo Tolak Ciptaker
Hukum
11 jam yang lalu
Polisi Tangkap Penyebar Daring Undangan Kerusuhan Demo Tolak Ciptaker

Wacanakan Melarang, Menteri Agama Diminta Jelaskan Kaitan Cadar dan Celana Cingkrang dengan Radikalisme

Wacanakan Melarang, Menteri Agama Diminta Jelaskan Kaitan Cadar dan Celana Cingkrang dengan Radikalisme
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi (baju hijau). (liputan6.com)
Jum'at, 01 November 2019 14:45 WIB
JAKARTA - Menteri Agama Fachrul Razi melontarkan wacana akan melarang pegawai yang bekerja di instansi pemerintah mengenakan cadar dan celana cingkrang.

Dikutip dari liputan6.com, wacana tersebut dikritisi berbagai pihak, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah, mengkaji lebih dalam wacana tersebut.

Menurut Baidowi, larangan menggunakan cadar dan celana cingkrang itu berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

''Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM, meski dari perspektif keamanan bisa saja dibenarkan,'' kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).

Ads

Baidowi mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, Fachrul Razi perlu memperjelas larangan cadar itu, apakah berlaku untuk ASN di Kementerian Agama (Kemenag) atau keseluruhan instansi pemerintah. Pasalnya, lanjut Baidowi, melarang seluruh ASN menggunakan cadar bukan domain Kemenag.

''Artinya, ketentuan tersebut menjadi semacam kode etik ASN yang hanya berlaku secara internal di instansi pemerintah (Kemenag saja) mengingat tupoksi kemenag hanya berwenang mengatur ASN di internal. Jika usulan tersebut juga mau diterapkan di instansi pemerintahan lainnya, maka menjadi domain Kemenpan RB,'' ungkapnya.

Menurutnya pemerintah harus masif melakukan sosialisasi jika wacana itu direalisasikan. Itu perlu, agar masyarakat tidak salah menerima informasi soal larangan orang bercadar masuk instansi pemerintahan.

''Jangan sampai larangan penggunaan cadar dipahami sebagai larangan penggunaan jilbab, karena tingkat pemahaman masyarakat tidak merata,'' ucapnya.

Kaitan Cadar dengan Radikalisme

Baidowi menambahkan, Menteri Agama juga perlu menjelaskan kaitan antara cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme. Sehingga tidak muncul kesalahpahaman di masyarakat.

''Menag harus menjelaskan kepada publik terkait korelasi cara berpakaian (cadar dan celana cingkrang) terhadap radikalisme, agar persoalan menjadi jernih,'' ucapnya.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam
wwwwww