Humphrey Djemat: Ada Calon Menteri Mengaku Diminta Setor Rp500 Miliar

JAKARTA - Ada calon menteri mengaku diminta salah satu partai politik (Parpol) menyetor Rp500 Miliar agar namanya diusulkan Parpol bersangkutan kepada Presiden.

Informasi mengejutkan itu diungkapkan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, di kawasan Matraman, Jakarta, Ahad (24/11/2019).

''Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp500 miliar,'' ungkap Humphrey, seperti dikutip dari tribunnews.com.

Humphrey menyebut calon menteri itu berasal dari kalangan profesional atau non-Parpol. Namun, ia menolak untuk mengungkapkan identitas calon menteri tersebut. Humprey hanya mengungkapkan permintaan Parpol tersebut ditolak oleh calon menteri itu. Sebab, calon menteri itu tidak memiliki uang dan bertolak belakang dengan hati nuraninya.

''Nah itu karena dia memang orang profesional ya itu tentu against dari pada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh Presiden,'' tutur Humphrey.

Meski begitu, Humphrey mengatakan, tidak semua calon menteri yang dimintakan uang Rp500 miliar oleh partai pengusung. Namun, menurutnya hal ini menunjukkan buruknya integritas Parpol di Indonesia.

''Jangan curiga dulu semua menteri sudah teken kontrak Rp500 miliar. Tapi, ada kejadian seperti itu, bagaimana Parpol itu bisa melakukan rekrutmen pejabat baik kalau mentalitas integritasnya tidak ada,'' tandasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebut pernyataan Humphrey Djemat tidak didukung bukti dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

''Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle, sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik,'' tutur Baidowi.

Baidowi meyakinkan, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, tidak mungkin elite Parpol meminta uang hingga ratusan miliar kepada calon menteri. Dan tidak mungkin calon menteri bersedia memberi uang Rp500 miliar ke Parpol karena gaji sebaagai menteri yang akan diterima adalah tidak sebanding.

''Lagian menghitung Rp500 miliar itu dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya,'' ujarnya.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 didukung oleh 34 menteri dan 12 wakil menteri. Pemerintahan Jokowi didukung oleh delapan partai politik. Yakni PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, PPP dan Gerindra.

Dari 34 menteri, sebanyak 16 orang diantaranya berasal dari partai politik pendukung pemerintahan Jokowi.***