Dikutip dari inilah.com, berdasarkan penghitungan yang dilakukan media setempat, sejauh ini 17 dari 18 Pemda dan Pemko telah dikuasai oleh gerakan oposisi prodemokrasi. Dari segi jumlah kursi, 152 kursi yang telah selesai dihitung sejauh ini, 133 diantaranya dimenangkan oleh calon-calon prodemokrasi, lapor koran The South China Morning Post.
Calon-calon pro-Beijing hanya mendapatkan 13 kursi.
Menanggapi hasil pemilihan, Carrie Lam merilis pernyataan bahwa pemerintah menghormati hasil pemilu dan akan ''mendengarkan pendapat warga dengan rendah hati dan mencernanya secara serius,'' katanya pada Senin (25/11/2019).
Jumlah pemilih yang menggunakan suara diketahui sebagai yang terbesar dalam sejarah Hong Kong.
Lebih dari 2,9 juta mencoblos atau setara dengan 71% dari total pemilih.
Anggota dewan kota sebenarnya hanya mempunyai kekuasaan terbatas. Biasanya pemilihan seperti ini hanya dipandang sebagai kegiatan lokal saja, tetapi pemilihan kali ini berbeda.
Pemilihan ini merupakan yang pertama sejak gerakan protes menentang pemerintah bergulir pada Juni 2019 sehingga acara itu dianggap sebagai tes lakmus tentang seberapa besar dukungan yang diberikan kepada pemerintahan Hong Kong saat ini.
''Rakyat Hong Kong mulai memandang pemilihan ini sebagai cara tambahan untuk menyuarakan dan mengekspresikan pandangan mereka terkait kondisi Hong Kong pada umumnya dan terkait pemerintahan pimpinan Carrie Lam,'' jelas Kenneth Chan, profesor muda di Hong Kong Baptist University, sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.
Selain itu, pemilihan dewan distrik juga berpengaruh pada siapa yang duduk sebagai pemimpin eksekutif Hong Kong.
Berdasarkan sistem pemilihan di wilayah otonom itu, sebanyak 117 anggota dewan distrik juga akan duduk di komite yang beranggotan 1.200 orang. Mereka itulah yang berwenang memilih pemimpin eksekutif, yang kini dipegang oleh Carrie Lam.
Artinya, jika suatu distrik dimenangkan oleh calon prodemokrasi maka kemenangan itu dapat menyumbang suara dalam pemilihan pemimpin eksekutif periode berikutnya.***
