Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
17 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
2
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di 'Kota Hujan'
MPR RI
3 jam yang lalu
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di Kota Hujan
3
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
2 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
4
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
Politik
3 jam yang lalu
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
5
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
Ekonomi
3 jam yang lalu
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
6
Fraksi PAN minta Kalung Anticorona Diteliti
Kesehatan
3 jam yang lalu
Fraksi PAN minta Kalung Anticorona Diteliti

PPATK Ungkap Sejumlah Kepala Daerah Cuci Uang di Luar Negeri Lewat Rekening Kasino, Begini Tanggapan Mendagri

PPATK Ungkap Sejumlah Kepala Daerah Cuci Uang di Luar Negeri Lewat Rekening Kasino, Begini Tanggapan Mendagri
Mendagri Tito Karnavian. (int)
Minggu, 15 Desember 2019 09:09 WIB
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan sejumlah kepada daerah di Indonesia memiliki rekening kasino di luar negeri.

Dikutip dari kompas.com, menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempersilakan aparat penegak hukum menyelidikinya.

''Kalau seandainya pihak lain juga mau melakukan penyelidikan, penegak hukum, ya bisa juga,'' kata Tito usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019) malam.

Tito mengatakan, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan terkait temuan tersebut.

Menurut Tito, Kemendagri juga bisa menindak para kepala daerah melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan para inspektorat di daerah.

''Kita tanya dulu ke PPATK kemudian nanti mungkin kalau ada perlu pendalaman kita bisa saja menanyakan ke yang bersangkutan kalau memang betul ada datanya,'' ujar Tito.

Dilansir tribunnews.com, Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan beberapa hal tentang refleksi PPATK selama periode 2019.

Kiagus banyak mengungkapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Salah satu yang paling menarik, Kiagus menyebutkan bahwa PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah. Ia menyatakan bahwa kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

''PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri,'' ujar Kiagus di kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).***

Editor:hasan b
Sumber:kompas.com
Kategori:Ragam

wwwwww