Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hasil Survei SMRC: PKS dan Suku Minang Dominasi Kesadaran akan Isu Kebangkitan PKI
Nasional
12 jam yang lalu
Hasil Survei SMRC: PKS dan Suku Minang Dominasi Kesadaran akan Isu Kebangkitan PKI
2
Bus Pariwisata Tabrak 6 Kendaraan, 4 Orang Tewas dan 20 Terluka
Peristiwa
20 jam yang lalu
Bus Pariwisata Tabrak 6 Kendaraan, 4 Orang Tewas dan 20 Terluka
3
Gedung DPR RI Resmi Diasuransikan
DPR RI
7 jam yang lalu
Gedung DPR RI Resmi Diasuransikan
4
Jadwal Ditunda, Persib Bandung Tetap Lakukan Persiapan
Sepakbola
23 jam yang lalu
Jadwal Ditunda, Persib Bandung Tetap Lakukan Persiapan
5
Persebaya Surabaya Utamakan Keselamatan Pemain
Sepakbola
23 jam yang lalu
Persebaya Surabaya Utamakan Keselamatan Pemain
6
Soal Penundaan Jadwal, Carlos: Kurang Menggembirakan
Sepakbola
24 jam yang lalu
Soal Penundaan Jadwal, Carlos: Kurang Menggembirakan

ICW: Ini Tahun Kehancuran KPK, Disponsori Langsung Presiden Jokowi

ICW: Ini Tahun Kehancuran KPK, Disponsori Langsung Presiden Jokowi
Peneliti ICW Kurnia Ramadana. (detik.com)
Minggu, 29 Desember 2019 21:11 WIB
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tahun 2019 merupakan tahun kehancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang langsung disponsori Presiden Joko Widodo (Jokowi).

''Ini adalah tahun kehancuran KPK, yang benar-benar disponsori langsung oleh Istana, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang,'' kata peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam acara Diskusi Catatan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch: Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di Tangan Orang 'Baik' di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Ahad (29/12/2019).

Seperti dikutip dari detik.com, Kurnia menjelaskan, panitia seleksi (Pansel) komisioner KPK yang dibentuk Jokowi menuai pomelik. Dia menyebut, 3 di antara 9 anggota Pansel memiliki kedekatan dengan lembaga kepolisian.

Selain itu, lanjutnya, proses seleksi yang dilakukan pansel KPK kepada calon pimpinan KPK periode 2019-2023 tidak memiliki nilai integritas. Hal ini dikarenakan salah satu pimpinan KPK di periode sekarang ini tidak patuh, yakni tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

''Itu catatan krusialnya terkait dengan rekam jejak. Istana dan DPR berhasil meloloskan figur terduga pelanggar kode etik,'' lanjutnya.

Kurnia menuding Jokowi melemahkan KPK karena melantik Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK di periode sekarang. Dia menuding Jokowi melanggar UU KPK karena minimal usia pimpinan KPK adalah 50 tahun.

''Kehadiran Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK itu melanggar peraturan perundangan,'' ujarnya.

Dia mengatakan, KPK tidak akan lagi bekerja maksimal. ''Selain isu capim tadi, ada soal revisi Undang-Undang KPK per tanggal 17 Oktober, KPK benar-benar sudah tidak seperti sediakala, kerjanya tidak lagi cepat, kerjanya pasti akan lambat, dan konteks hari ini Presiden Jokowi sedang memainkan isu meletakkan orang-orang baik di dalam sistem yang salah,'' tuding Kurnia.***

Editor:hasan b
Sumber:detik.com
Kategori:Ragam
wwwwww