Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ratusan Polisi Terjerat Kasus Narkoba, Kapolri Perintah 'Binasakan'!
Hukum
4 jam yang lalu
Ratusan Polisi Terjerat Kasus Narkoba, Kapolri Perintah Binasakan!
2
Xpander AP4 Juarai Fortuna Nusantara Tropical Sprint Rally 2021
Peristiwa
13 jam yang lalu
Xpander AP4 Juarai Fortuna Nusantara Tropical Sprint Rally 2021
3
Sempat Diblokir, Dukcapil Buka Lagi Hak Akses 34 Lembaga, Intip Nama-Namanya...
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Sempat Diblokir, Dukcapil Buka Lagi Hak Akses 34 Lembaga, Intip Nama-Namanya...
4
Radikalisme Itu Ada, Tapi Tak Setiap yang Berbeda Itu Radikal
Peristiwa
19 jam yang lalu
Radikalisme Itu Ada, Tapi Tak Setiap yang Berbeda Itu Radikal
5
Kian Brutal, KKB Tembak Pengemudi Ojek Asal Bugis hingga Tewas
Peristiwa
9 jam yang lalu
Kian Brutal, KKB Tembak Pengemudi Ojek Asal Bugis hingga Tewas
6
Teknologi Usang Diduga jadi Sebab Meledaknya Kilang Balongan, Ombudsman Tekankan Percepatan Kompensasi Warga
Nasional
14 jam yang lalu
Teknologi Usang Diduga jadi Sebab Meledaknya Kilang Balongan, Ombudsman Tekankan Percepatan Kompensasi Warga

ICW: Ini Tahun Kehancuran KPK, Disponsori Langsung Presiden Jokowi

ICW: Ini Tahun Kehancuran KPK, Disponsori Langsung Presiden Jokowi
Peneliti ICW Kurnia Ramadana. (detik.com)
Minggu, 29 Desember 2019 21:11 WIB
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tahun 2019 merupakan tahun kehancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang langsung disponsori Presiden Joko Widodo (Jokowi).

''Ini adalah tahun kehancuran KPK, yang benar-benar disponsori langsung oleh Istana, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang,'' kata peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam acara Diskusi Catatan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch: Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di Tangan Orang 'Baik' di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Ahad (29/12/2019).

Seperti dikutip dari detik.com, Kurnia menjelaskan, panitia seleksi (Pansel) komisioner KPK yang dibentuk Jokowi menuai pomelik. Dia menyebut, 3 di antara 9 anggota Pansel memiliki kedekatan dengan lembaga kepolisian.

Selain itu, lanjutnya, proses seleksi yang dilakukan pansel KPK kepada calon pimpinan KPK periode 2019-2023 tidak memiliki nilai integritas. Hal ini dikarenakan salah satu pimpinan KPK di periode sekarang ini tidak patuh, yakni tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

''Itu catatan krusialnya terkait dengan rekam jejak. Istana dan DPR berhasil meloloskan figur terduga pelanggar kode etik,'' lanjutnya.

Kurnia menuding Jokowi melemahkan KPK karena melantik Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK di periode sekarang. Dia menuding Jokowi melanggar UU KPK karena minimal usia pimpinan KPK adalah 50 tahun.

''Kehadiran Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK itu melanggar peraturan perundangan,'' ujarnya.

Dia mengatakan, KPK tidak akan lagi bekerja maksimal. ''Selain isu capim tadi, ada soal revisi Undang-Undang KPK per tanggal 17 Oktober, KPK benar-benar sudah tidak seperti sediakala, kerjanya tidak lagi cepat, kerjanya pasti akan lambat, dan konteks hari ini Presiden Jokowi sedang memainkan isu meletakkan orang-orang baik di dalam sistem yang salah,'' tuding Kurnia.***

Editor:hasan b
Sumber:detik.com
Kategori:Ragam
wwwwww