Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
Peristiwa
15 jam yang lalu
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
2
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
14 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
3
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
Peristiwa
12 jam yang lalu
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
4
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Nasional
13 jam yang lalu
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
5
Calon Wagub Sumbar Usungan Gerindra Jadi Tersangka
Hukum
17 jam yang lalu
Calon Wagub Sumbar Usungan Gerindra Jadi Tersangka
6
Kejagung Punya Cukup Alat Bukti Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka
Nasional
16 jam yang lalu
Kejagung Punya Cukup Alat Bukti Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka

Jadi Anggota Dewas, Syamsuddin Tetap Sebut Revisi UU KPK Bertujuan Melemahkan

Jadi Anggota Dewas, Syamsuddin Tetap Sebut Revisi UU KPK Bertujuan Melemahkan
Syamsuddin Haris. (detik.com)
Kamis, 23 Januari 2020 18:29 WIB
JAKARTA - Sebelum ditunjuk menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menilai revisi UU KPK bertujuan melemahkan KPK.

Dikutip dari kompas.com, ternyata, setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota Dewas KPK, Syamsuddin tetap tegas mengatakan, revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 memang bertujuan melemahkan KPK.

''Saya pikir, tidak berubah pandangannya bahwa revisi Undang-Undang KPK itu memang tujuannya melemahkan,'' kata Syamsuddin di Sequis Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Namun Syamsuddin tidak merinci bagian mana dari revisi yang bertujuan melemahkan KPK.

Dia hanya meminta masyarakat untuk terus mengawal, jangan sampai KPK tak maksimal dalam pemberantasan korupsi.

''Jangan sampai pelemahan itu berujung pada hilangnya kemampuan KPK dalam memberantas korupsi,'' ungkapnya.

Sebelum ditunjuk menjadi anggota Dewas KPK, Syamsuddin yang juga peneliti LIPI, kerap mengkritik UU yang baru. UU tersebut menjadi dasar hukum lahirnya dewan pengawas.

Saat ditanya wartawan jelang pelantikannya, Jumat (20/12/2019), Syamsuddin mengakui ia sempat mengkritik UU KPK yang baru, termasuk keberadaan Dewan Pengawas.

Namun, ia mengaku kritik tersebut dilontarkan pada saat proses revisi UU masih berjalan di DPR.

Saat itu, draf RUU KPK yang belum final masih mengatur bahwa anggota dewan pengawas dipilih oleh DPR.

Namun, pemerintah dan DPR belakangan mengubah ketentuan itu sehingga Dewan Pengawas dipilih langsung Presiden.

''Betul sekali (saya sempat kritik), semula format dewan pengawas itu dibentuk oleh dewan, oleh partai-partai politik, DPR. Tapi belakangan berubah sebab dibentuk oleh Presiden,'' kata Syamsuddin Haris.

Syamsuddin pun mengaku tak lagi keberatan setelah perubahan itu. Sebab, ia percaya Presiden Joko Widodo akan memilih tokoh berintegritas.***

Editor:hasan b
Sumber:kompas.com
Kategori:Ragam

wwwwww