SK Kepengurusan PPP Disahkan, Mardiono Ajak Kader Tinggalkan Perpecahan

JAKARTA – Kementerian Hukum resmi mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 dengan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum. SK tersebut menegaskan hasil Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Mardiono menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas diterbitkannya SK tersebut. Ia menilai langkah cepat pemerintah melalui layanan digitalisasi Kementerian Hukum menjadi bukti pelayanan publik yang efisien.

"Alhamdulillah kami mendapat pelayanan cepat melalui sistem digitalisasi. Ini memberi harapan agar masyarakat bisa menikmati layanan pemerintah yang lebih baik," kata Mardiono di kediamannya, kawasan Permata Hijau, Jakarta Barat, Kamis (2/10/2025).

Mardiono juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PPP yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk kembali memimpin partai berlambang Kabah. "Terima kasih kepada para kader, konstituen PPP, dan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Namun ia tak menampik adanya dinamika dalam penyelenggaraan Muktamar X. Mardiono meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menegaskan hal itu akan dijadikan bahan evaluasi bagi PPP ke depan.

"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan di muktamar lalu. Ini menjadi instruksi sekaligus evaluasi bagi PPP agar lebih baik ke depan," ungkapnya.

Lebih jauh, Mardiono mengajak seluruh elemen PPP untuk kembali bersatu. Ia menegaskan perbedaan pendapat dalam muktamar adalah hal wajar, tetapi kepentingan membesarkan partai harus menjadi prioritas utama.

"Oleh karena itu mari kita bergandeng tangan, membesarkan PPP, dan bekerja bersama seluruh komponen partai di seluruh Indonesia," tuturnya.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan SK kepengurusan PPP diteken setelah dilakukan verifikasi dokumen sesuai dengan AD/ART partai. "Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan bapak Mardiono," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). ***