Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ini Pengakuan Lifter Deni Tentang Pencoretannya
Olahraga
8 jam yang lalu
Ini Pengakuan Lifter Deni Tentang Pencoretannya
2
Gairahkan Bisnis Kopi, Barista Cilik Ramaikan Kompetisi di Tangsel
Ekonomi
7 jam yang lalu
Gairahkan Bisnis Kopi, Barista Cilik Ramaikan Kompetisi di Tangsel
3
Indonesia Hadapi Gugatan Uni Eropa
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Indonesia Hadapi Gugatan Uni Eropa
4
Lawan Uji Coba Timnas Indonesia Alami Perubahan
Sepakbola
22 jam yang lalu
Lawan Uji Coba Timnas Indonesia Alami Perubahan
5
Skuad Timnas Jalani Vaksinasi, Nades: Berjalan Normal dan Lancar
Sepakbola
22 jam yang lalu
Skuad Timnas Jalani Vaksinasi, Nades: Berjalan Normal dan Lancar
6
Senator Filep Desak Jokowi Cabut Izin Investasi Miras di Provinsi Papua
Peristiwa
8 jam yang lalu
Senator Filep Desak Jokowi Cabut Izin Investasi Miras di Provinsi Papua

Rezim Jokowi Akan Ubah Sistim Gaji Bulanan Jadi Per Jam

Rezim Jokowi Akan Ubah Sistim Gaji Bulanan Jadi Per Jam
Para pekerja perusahaan garmen. (merdeka.com)
Kamis, 26 Desember 2019 08:21 WIB
JAKARTA - Rezim (pemerintahan) Joko Widodo (Jokowi) berencana mengubah sistim gaji bulanan menjadi per bulan.

Terkait rencana tersebut, pemerintahan Jokowi kini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang mengatur soal ketenagakerjaan.

Penyerahan RUU Omnibus Law ke DPR ini mulanya ditargetkan akan dilakukan pada akhir 2019, namun kemudian molor menjadi paling lambat awal tahun depan.

Ads

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta semua pihak bersabar, lantaran pemerintah kini tengah mendengar berbagai masukan terkait penetapan rancangan undang-undang tersebut.

''Masih dalam proses inventarisasi, sabar ya,'' ujar dia di Jakarta, Rabu (25/12).

Dia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan telah diminta untuk mendengarkan masukan baik dari pihak pemberi kerja (pengusaha) maupun buruh. Jika secara hasil sudah jelas, baru kepastian terkait RUU Omnibus Law akan disampaikan kepada publik.

''Prinsipnya gini. Untuk omnibus law memang diminta untuk diinventarisir. Kami diminta untuk mendengar dari kedua belah pihak, dari pihak pengusaha dan dari pihak buruh/pekerja. Sabar ya, pada saatnya akan disampaikan,'' terangnya.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, RUU Omnibus Law juga telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Meski demikian, tidak semua bentuk pengupahan akan diatur dalam regulasi ini. Seperti pemberian gaji untuk para pekerja di bawah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

''Kalau UMKM tidak termasuk yang tidak mengikhti ketentuan misal soal upah minimum. Itu kan mereka lebih kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerjanya. UMKM sih tidak termasuk yang diatur lebih detil dalam omnibus law,'' tutur Ida.***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:Ragam
wwwwww