Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
RUU Omnibus Law Ciptaker Muat soal Penyiaran dan Jadi Bahaya, Cabut atau Ubah?
DPR RI
11 jam yang lalu
RUU Omnibus Law Ciptaker Muat soal Penyiaran dan Jadi Bahaya, Cabut atau Ubah?
2
Saat Anggota Komisi Intelijen Tegur Pewawancara Tak Kenakan Masker
Nasional
8 jam yang lalu
Saat Anggota Komisi Intelijen Tegur Pewawancara Tak Kenakan Masker
3
Tiga Kementerian Terbitkan SKB untuk Percepat Pemutakhiran DTKS
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Tiga Kementerian Terbitkan SKB untuk Percepat Pemutakhiran DTKS
4
Berzakat dan Ciptakan Lebih Banyak Indri di Tengah Pandemi
Umum
9 jam yang lalu
Berzakat dan Ciptakan Lebih Banyak Indri di Tengah Pandemi
5
Survei LKPI: Elektabilitas Soerya Raspationo Paling Unggul di Pilgub Kepri 2020
Peristiwa
7 jam yang lalu
Survei LKPI: Elektabilitas Soerya Raspationo Paling Unggul di Pilgub Kepri 2020
6
Kebakaran di Gedung Telkom Pekanbaru Berasal dari Ruangan Server Induk, Sempat Terdengar Suara Ledakan
Riau
10 jam yang lalu
Kebakaran di Gedung Telkom Pekanbaru Berasal dari Ruangan Server Induk, Sempat Terdengar Suara Ledakan

Rezim Jokowi Akan Ubah Sistim Gaji Bulanan Jadi Per Jam

Rezim Jokowi Akan Ubah Sistim Gaji Bulanan Jadi Per Jam
Para pekerja perusahaan garmen. (merdeka.com)
Kamis, 26 Desember 2019 08:21 WIB
JAKARTA - Rezim (pemerintahan) Joko Widodo (Jokowi) berencana mengubah sistim gaji bulanan menjadi per bulan.

Terkait rencana tersebut, pemerintahan Jokowi kini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang mengatur soal ketenagakerjaan.

Penyerahan RUU Omnibus Law ke DPR ini mulanya ditargetkan akan dilakukan pada akhir 2019, namun kemudian molor menjadi paling lambat awal tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta semua pihak bersabar, lantaran pemerintah kini tengah mendengar berbagai masukan terkait penetapan rancangan undang-undang tersebut.

''Masih dalam proses inventarisasi, sabar ya,'' ujar dia di Jakarta, Rabu (25/12).

Dia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan telah diminta untuk mendengarkan masukan baik dari pihak pemberi kerja (pengusaha) maupun buruh. Jika secara hasil sudah jelas, baru kepastian terkait RUU Omnibus Law akan disampaikan kepada publik.

''Prinsipnya gini. Untuk omnibus law memang diminta untuk diinventarisir. Kami diminta untuk mendengar dari kedua belah pihak, dari pihak pengusaha dan dari pihak buruh/pekerja. Sabar ya, pada saatnya akan disampaikan,'' terangnya.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, RUU Omnibus Law juga telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Meski demikian, tidak semua bentuk pengupahan akan diatur dalam regulasi ini. Seperti pemberian gaji untuk para pekerja di bawah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

''Kalau UMKM tidak termasuk yang tidak mengikhti ketentuan misal soal upah minimum. Itu kan mereka lebih kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerjanya. UMKM sih tidak termasuk yang diatur lebih detil dalam omnibus law,'' tutur Ida.***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:Ragam

wwwwww