Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pesan 'Si Doel': Untuk Tangsel yang Lebih Baik, Nyok Tanggal 9 Desember Pilih Paslon Muhammad - Rahayu
Peristiwa
21 jam yang lalu
Pesan Si Doel: Untuk Tangsel yang Lebih Baik, Nyok Tanggal 9 Desember Pilih Paslon Muhammad - Rahayu
2
Rajawali Sakti Jakarta Buktikan Ketangguhannya
Olahraga
22 jam yang lalu
Rajawali Sakti Jakarta Buktikan Ketangguhannya
3
Jadikan Desa sebagai Arus Utama Pembangunan Daerah
Peristiwa
21 jam yang lalu
Jadikan Desa sebagai Arus Utama Pembangunan Daerah
4
Pendekar Kungfu Cilik Laba Laba Sakti Bikin Kejutan
Olahraga
21 jam yang lalu
Pendekar Kungfu Cilik Laba Laba Sakti Bikin Kejutan
5
Permudah Kemitraan dengan Pemerintah, BUMDes Kini Berbadan Hukum
Peristiwa
23 jam yang lalu
Permudah Kemitraan dengan Pemerintah, BUMDes Kini Berbadan Hukum
6
Evaluasi Operasi Tinombala Mengemuka sebagai Respons Insiden Pembunuhan Keji di Sigi
Nasional
22 jam yang lalu
Evaluasi Operasi Tinombala Mengemuka sebagai Respons Insiden Pembunuhan Keji di Sigi

Rezim Jokowi Akan Ubah Sistim Gaji Bulanan Jadi Per Jam

Rezim Jokowi Akan Ubah Sistim Gaji Bulanan Jadi Per Jam
Para pekerja perusahaan garmen. (merdeka.com)
Kamis, 26 Desember 2019 08:21 WIB
JAKARTA - Rezim (pemerintahan) Joko Widodo (Jokowi) berencana mengubah sistim gaji bulanan menjadi per bulan.

Terkait rencana tersebut, pemerintahan Jokowi kini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang mengatur soal ketenagakerjaan.

Penyerahan RUU Omnibus Law ke DPR ini mulanya ditargetkan akan dilakukan pada akhir 2019, namun kemudian molor menjadi paling lambat awal tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta semua pihak bersabar, lantaran pemerintah kini tengah mendengar berbagai masukan terkait penetapan rancangan undang-undang tersebut.

''Masih dalam proses inventarisasi, sabar ya,'' ujar dia di Jakarta, Rabu (25/12).

Dia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan telah diminta untuk mendengarkan masukan baik dari pihak pemberi kerja (pengusaha) maupun buruh. Jika secara hasil sudah jelas, baru kepastian terkait RUU Omnibus Law akan disampaikan kepada publik.

''Prinsipnya gini. Untuk omnibus law memang diminta untuk diinventarisir. Kami diminta untuk mendengar dari kedua belah pihak, dari pihak pengusaha dan dari pihak buruh/pekerja. Sabar ya, pada saatnya akan disampaikan,'' terangnya.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, RUU Omnibus Law juga telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Meski demikian, tidak semua bentuk pengupahan akan diatur dalam regulasi ini. Seperti pemberian gaji untuk para pekerja di bawah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

''Kalau UMKM tidak termasuk yang tidak mengikhti ketentuan misal soal upah minimum. Itu kan mereka lebih kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerjanya. UMKM sih tidak termasuk yang diatur lebih detil dalam omnibus law,'' tutur Ida.***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:Ragam
wwwwww