Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Atletik Menuju Era Industri, LBP Dinilai Penuhi Kriteria Pimpin PB PASI
Olahraga
12 jam yang lalu
Atletik Menuju Era Industri, LBP Dinilai Penuhi Kriteria Pimpin PB PASI
2
Filipina Larang Penerimaan Kunjungan dari 30 Negara
Internasional
16 jam yang lalu
Filipina Larang Penerimaan Kunjungan dari 30 Negara
3
DPR Wajibkan Peliput Tunjukkan Dokumen Swab Antigen
Nasional
16 jam yang lalu
DPR Wajibkan Peliput Tunjukkan Dokumen Swab Antigen
4
Kapolres Serang Perintahkan Cukur Rambut Anggotanya yang Gondrong 
Umum
13 jam yang lalu
Kapolres Serang Perintahkan Cukur Rambut Anggotanya yang Gondrong 
5
WHO Prediksi Tahun Ini Pandemi Covid-19 Makin Parah, Ini Alasannya
Kesehatan
12 jam yang lalu
WHO Prediksi Tahun Ini Pandemi Covid-19 Makin Parah, Ini Alasannya
6
Ombak Besar Mirip Tsunami Terjang Manado, Warga Berhamburan, Begini Penampakannya
Peristiwa
14 jam yang lalu
Ombak Besar Mirip Tsunami Terjang Manado, Warga Berhamburan, Begini Penampakannya

Busyro Khawatir Revisi UU KPK Sebagai Bayaran Jokowi

Busyro Khawatir Revisi UU KPK Sebagai Bayaran Jokowi
Busyro Muqaddas. (sinarharapan.co)
Minggu, 15 September 2019 20:38 WIB
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) membodoh-bodohi rakyat, karena menyatakan menolak pelemahan KPK, namun menyetujui revisi UU KPK.

''Ada kontinuitas. Revisi UU itu sejak zaman SBY, lalu Jokowi. Kalau SBY disetop. Jokowi ditunda. Ditambah lagi revisi UU yang ekstrakilat. Presiden ini masih tega-teganya main-main seakan-akan membodohi publik. Seakan-akan publik itu bodoh. Ini cacat melekat pada seorang pemimpin,'' tegas Busyro kepada wartawan, Ahad (15/9/2019), seperti dikutip dari sinarharapan.co.

Busyro menilai revisi UU KPK ini merupakan upaya pembunuhan terhadap lembaga antirasuah itu. Dia pun khawatir revisi UU KPK ini sebagai bayaran Jokowi kepada pihak-pihak yang berjasa mengantarkannya ke kursi Presiden RI.

''Dia lebih mencerminkan suara di sekitarnya. Yang mengkhawatirkan kalau suara itu ditentukan oleh kelompok yang berjasa besar di kariernya di periode pertama dan kedua. Nah, sekarang nagih bayaran. Bayarannya KPK ini,'' ujarnya.

Menurut Busyro, poin-poin yang diajukan Jokowi dalam revisi UU KPK, seperti dewan pengawas yang ditunjuk presiden hingga pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) justru berakibat kematian KPK. Sebab, poin-poin itu berisiko menghilangkan independensi KPK sebagai lembaga antirasuah.

''Lebih dari pada pelemahan. Supaya bangsa Indonesia itu akrab dengan yang lugas-lugas tidak samar-samar seakan-akan santun. Saya mengatakan pembunuhan. Pembunuhan. Lugas kan. Situasinya cocok saya menggunakan kata itu daripada pelemahan. Sebab, kalau isinya pelemahan presiden itu menolak pelemahan dengan menolak pasal-pasal yang diajukan oleh DPR itu, tapi tiga poin itu setelah kita baca, diteliti KPK sendiri, diteliti teman-teman, itu sama saja masih mengandung unsur yang akibatnya pembunuhan KPK,'' katanya seperti dikutip detik.com.

Busyro mengatakan, revisi UU KPK simultan dengan pembentukan Pansel Capim KPK yang menurutnya hasilnya amburadul. Dia menyayangkan terpilihnya Irjen Firli yang merupakan polisi aktif sebagai Ketua KPK.

''Yang hasil dari pansel KPK itu amburadulitasnya kelewat batas. Tapi itu tanggung jawab presiden selaku pembentuk dan penanggung jawab. Nah, karena ini bersamaan, simultan maka baru kali ini KPK itu dipimpin oleh polisi aktif. Dulu Pak Bibit itu sudah pensiun dan bukan Ketua KPK. Baru kali ini. Pak Ruki, Plt. Nah, pertamanya itu Pak Ruki memang, tapi sudah pensiun lho. Yang periode pertama. Dan polisi ketika itu kan konteksnya beda dengan sekarang ini,'' katanya.

Saat ini, revisi UU KPK sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Poin-poin dalam revisi UU itu dikhawatirkan melumpuhkan KPK, dari penyadapan harus seizin dewan pengawas hingga kewenangan penghentian kasus.***

Editor:hasan b
Sumber:sinarharapan.co
Kategori:Ragam
GoNews Jadi Anggota Dewas, Syamsuddin Tetap Sebut Revisi UU KPK Bertujuan Melemahkan
GoNews YLBHI Sebut Yasonna Laoly Paling Ngotot Revisi UU KPK, Ini Indikasinya
GoNews Demo Dukung Revisi UU KPK di Bundaran HI, 2 Mahasiswi Cantik Ini Tak Tahu Nama Pimpinan KPK
GoNews Lagi, Tim Pengabdi FPP UNP Lakukan Program Pengembangan Nagari Binaan di Kawasan Agrowisata Payo Solok
GoNews Isteri Petani di Kapelgam Pessel Ini Dilatih Mengolah Semangka Afkir Menjadi Aneka Produk Olahan Makanan
GoNews Ciptakan Peluang Kerja, Remaja Putri Beserta Ibu-ibu di Maninjau Ini Diberikan Pelatihan Tata Rias dan Mahendi
GoNews Sehat Belum Tentu Bugar, Begini Perbedaannya
GoNews Antisipasi COVID – 19, Smartfren Antisipasi Kenaikan Trafik Data
GoNews 789.381 Guru Honorer Tak Bisa Digaji Gunakan Dana BOS, PGRI Minta Mendikbud Revisi Juknis
GoNews Hasil Survei Indo Barometer, Prabowo dan Anies Baswedan Capres Terkuat pada Pilpres 2024
GoNews Korban Tewas Akibat Virus Corona Jadi 6 Orang, Iran Tutup Sekolah dan Kampus
GoNews Angin Panas Berkecepatan 60 Kilometer/Jam Terjang Sumbar
GoNews Seluruh Siswi SMPN 1 Turi yang Hilang Ditemukan, Korban Tewas Jadi 10 Orang
GoNews Terus Meluas ke Luar China, WHO Prediksi Virus Corona Akan Menjangkiti Seluruh Negara
GoNews Virus Corona Kembali Renggut Jiwa di Korsel, Terinfeksi 346 Orang, Terbanyak di Luar China
GoNews Jenazah Siswi SMPN 1 Turi Korban Hanyut Sempat Tertukar dan Dimakamkan, Dibongkar Lagi Setelah Ketahuan
GoNews Gigih Bongkar Korupsi, PNS Jujur Ini 53 Kali Dipindahtugaskan dalam 26 Tahun
GoNews Catat Tanggal dan Jamnya, 23 Februari-3 April Terjadi Hari Tanpa Bayangan di 34 Provinsi di Indonesia
wwwwww