Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tren Elektabilitas PD dan AHY Konsisten Naik Pada Tiga Survei Nasional
Politik
19 jam yang lalu
Tren Elektabilitas PD dan AHY Konsisten Naik Pada Tiga Survei Nasional
2
Jangankan Mudik, Sekedar Mau Beli Baju Lebaran Warga Kabupaten Juga Tak Boleh Masuk Pekanbaru
Peristiwa
16 jam yang lalu
Jangankan Mudik, Sekedar Mau Beli Baju Lebaran Warga Kabupaten Juga Tak Boleh Masuk Pekanbaru
3
HMI-MPO Cabang Bogor Tuntut Usut Tuntas Mafia Covid-19
Hukum
19 jam yang lalu
HMI-MPO Cabang Bogor Tuntut Usut Tuntas Mafia Covid-19
4
Ejek Kemampuan Densus 88, Teroris OPM: Memang Bisa Lawan Gerilyawan?
Hukum
16 jam yang lalu
Ejek Kemampuan Densus 88, Teroris OPM: Memang Bisa Lawan Gerilyawan?
5
Galank Gunawan akan Beradu Rebound dengan Jamarr Johnson
Olahraga
19 jam yang lalu
Galank Gunawan akan Beradu Rebound dengan Jamarr Johnson
6
Kerennya Emoney Edisi IBL dan Tim Nasional
Olahraga
18 jam yang lalu
Kerennya Emoney Edisi IBL dan Tim Nasional

YLBHI Sebut Yasonna Laoly Paling Ngotot Revisi UU KPK, Ini Indikasinya

YLBHI Sebut Yasonna Laoly Paling Ngotot Revisi UU KPK, Ini Indikasinya
Yasonna Laoly. (liputan6.com)
Sabtu, 05 Oktober 2019 22:30 WIB
JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus politikus PDIP Yasonna Laoly paling ngotot ingin merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

''Jadi kalau kita lihat mulai dari tahun 2015, ketika revisi ini bergulir, maka pemain utama adalah Pak Yasonna Laoly, berdasarkan jejak digital yang ada saya baca,'' kata Ketua YLBHI Asfinawati di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019), seperti dikutip dari liputan6.com.

Yasonna, lanjut Asfina, sampai mengklaim sudah berdiskusi dengan presiden terkait revisi tersebut.

''Dan kalau kita lihat, Pak Yasonna dari PDIP dan ternyata ada kemelut bahwa dia tidak berdiskusi dengan Presiden. Dia hanya mengklaim bahwa dia berdiskusi dengan Presiden,'' ungkap dia.

Selain itu, beberapa politikus PDIP bahkan menolak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Karena itu, Asfina menilai revisi ini sengaja dilakukan untuk kepentingan beberapa elite politik.

''Dari Sekjen PDIP Pak Hasto juga bilang menolak Perppu. Jadi kalau kita lihat aktor-aktor yang bermain dan bukan berarti partai politik lain bersih ya, tetapi derajat keterlibatannya memang berbeda,'' ujar Asfina.

Sama dengan Angket DPR

Dia menambahkan, partai yang setuju revisi UU KPK juga sama dengan partai yang tergabung dalam Angket DPR terhadap KPK beberapa waktu lalu. Sehingga semakin kuat dugaan revisi ini hanya untuk kepentingan partai politik.

''Jadi ini sangat kecil. Jadi tidak pantas bangsa ini mempertaruhkan pemberantasan korupsi hanya untuk segelintir orang ini, segelintir partai politik dan segelintir orang di partai politik itu,'' tandas dia.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam
wwwwww