Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Drawing Pembagian Grup Piala Menpora 2021 Digelar Pekan Depan
Sepakbola
21 jam yang lalu
Drawing Pembagian Grup Piala Menpora 2021 Digelar Pekan Depan
2
Bicara Tenis Meja, Ling Ling Agustin: Itu Banyolan Doang
Olahraga
12 jam yang lalu
Bicara Tenis Meja, Ling Ling Agustin: Itu Banyolan Doang
3
'Database' TNI-Polri Mengonfirmasi Seorang Korban Tewas di Baku Tembak di Mimika adalah Danton TPN OPM
Peristiwa
20 jam yang lalu
Database TNI-Polri Mengonfirmasi Seorang Korban Tewas di Baku Tembak di Mimika adalah Danton TPN OPM
4
Dibekukan OJK, Masyarakat Diminta tidak Gunakan 51 Pinjaman Online Ilegal Berikut Ini
Ekonomi
20 jam yang lalu
Dibekukan OJK, Masyarakat Diminta tidak Gunakan 51 Pinjaman Online Ilegal Berikut Ini
5
PSIS Sukses Rekrut 8 Pemain Yang Jadi Target
Sepakbola
20 jam yang lalu
PSIS Sukses Rekrut 8 Pemain Yang Jadi Target
6
Krisna Bayu Sarankan Lifter Deni Minta Maaf
Olahraga
18 jam yang lalu
Krisna Bayu Sarankan Lifter Deni Minta Maaf

YLBHI Sebut Yasonna Laoly Paling Ngotot Revisi UU KPK, Ini Indikasinya

YLBHI Sebut Yasonna Laoly Paling Ngotot Revisi UU KPK, Ini Indikasinya
Yasonna Laoly. (liputan6.com)
Sabtu, 05 Oktober 2019 22:30 WIB
JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus politikus PDIP Yasonna Laoly paling ngotot ingin merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

''Jadi kalau kita lihat mulai dari tahun 2015, ketika revisi ini bergulir, maka pemain utama adalah Pak Yasonna Laoly, berdasarkan jejak digital yang ada saya baca,'' kata Ketua YLBHI Asfinawati di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019), seperti dikutip dari liputan6.com.

Yasonna, lanjut Asfina, sampai mengklaim sudah berdiskusi dengan presiden terkait revisi tersebut.

Ads

''Dan kalau kita lihat, Pak Yasonna dari PDIP dan ternyata ada kemelut bahwa dia tidak berdiskusi dengan Presiden. Dia hanya mengklaim bahwa dia berdiskusi dengan Presiden,'' ungkap dia.

Selain itu, beberapa politikus PDIP bahkan menolak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Karena itu, Asfina menilai revisi ini sengaja dilakukan untuk kepentingan beberapa elite politik.

''Dari Sekjen PDIP Pak Hasto juga bilang menolak Perppu. Jadi kalau kita lihat aktor-aktor yang bermain dan bukan berarti partai politik lain bersih ya, tetapi derajat keterlibatannya memang berbeda,'' ujar Asfina.

Sama dengan Angket DPR

Dia menambahkan, partai yang setuju revisi UU KPK juga sama dengan partai yang tergabung dalam Angket DPR terhadap KPK beberapa waktu lalu. Sehingga semakin kuat dugaan revisi ini hanya untuk kepentingan partai politik.

''Jadi ini sangat kecil. Jadi tidak pantas bangsa ini mempertaruhkan pemberantasan korupsi hanya untuk segelintir orang ini, segelintir partai politik dan segelintir orang di partai politik itu,'' tandas dia.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam
wwwwww