Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ratusan Polisi Terjerat Kasus Narkoba, Kapolri Perintah 'Binasakan'!
Hukum
3 jam yang lalu
Ratusan Polisi Terjerat Kasus Narkoba, Kapolri Perintah Binasakan!
2
Xpander AP4 Juarai Fortuna Nusantara Tropical Sprint Rally 2021
Peristiwa
12 jam yang lalu
Xpander AP4 Juarai Fortuna Nusantara Tropical Sprint Rally 2021
3
Sempat Diblokir, Dukcapil Buka Lagi Hak Akses 34 Lembaga, Intip Nama-Namanya...
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Sempat Diblokir, Dukcapil Buka Lagi Hak Akses 34 Lembaga, Intip Nama-Namanya...
4
Radikalisme Itu Ada, Tapi Tak Setiap yang Berbeda Itu Radikal
Peristiwa
18 jam yang lalu
Radikalisme Itu Ada, Tapi Tak Setiap yang Berbeda Itu Radikal
5
Kian Brutal, KKB Tembak Pengemudi Ojek Asal Bugis hingga Tewas
Peristiwa
8 jam yang lalu
Kian Brutal, KKB Tembak Pengemudi Ojek Asal Bugis hingga Tewas
6
Teknologi Usang Diduga jadi Sebab Meledaknya Kilang Balongan, Ombudsman Tekankan Percepatan Kompensasi Warga
Nasional
13 jam yang lalu
Teknologi Usang Diduga jadi Sebab Meledaknya Kilang Balongan, Ombudsman Tekankan Percepatan Kompensasi Warga

Muhammadiyah Ingatkan Menag, Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Kebijakan Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah Ingatkan Menag, Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Kebijakan Hadapi Radikalisme
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar. (dok)
Senin, 16 Desember 2019 19:53 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan Menteri Agama Fachrul Razi agar majelis taklim dan institusi-institusi Islam tidak perlu dijadikan sasaran kebijakan menghadapi radikalisme.

Dikutip dari republika.co.id, Haedar Nasir sudah menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Menteri Agama Fachrul Razi untuk membahas Permenag 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

''Majelis taklim dan institusi-instusi Islam itu tidak perlu menjadi sasaran kebijakan dalam konteks menghadapi radikalisme,'' kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Haedar yakin, Fachrul akan mengkaji ulang usulannya.

''Karena kesannya radikalsime itu menjadi radikalisme Islam. Saya yakin Pak Menag akan saksama memperhatikan seperti itu,'' katanya.

''Saya rasa perlu ditinjau ulang bahasanya,'' pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengharuskan Majelis Taklim untuk terdaftar di Kementerian Agama. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam
wwwwww