Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gus Menteri Beberkan Program Prioritas Pembangunan Desa ke DPR
Politik
20 jam yang lalu
Gus Menteri Beberkan Program Prioritas Pembangunan Desa ke DPR
2
PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin
Politik
14 jam yang lalu
PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin
3
Jika Yakin Bersih, MAKI Tantang Herman Herry dan Ihsan Yunus Berani Datangi KPK
Politik
14 jam yang lalu
Jika Yakin Bersih, MAKI Tantang Herman Herry dan Ihsan Yunus Berani Datangi KPK
4
Aksi Kemanusiaan Korban Gempa, IMI Kirim Tiga Truk Makanan ke Sulbar
Politik
14 jam yang lalu
Aksi Kemanusiaan Korban Gempa, IMI Kirim Tiga Truk Makanan ke Sulbar
5
Dikunjungi Listyo Sigit, Tito Dorong Penguatan Kerjasama Kemendagri-Polri
Nasional
22 jam yang lalu
Dikunjungi Listyo Sigit, Tito Dorong Penguatan Kerjasama Kemendagri-Polri
6
Bencana Alam Bertubi-tubi, Gus Jazil: Eksploitasi Alam Harus Diakhiri
MPR RI
21 jam yang lalu
Bencana Alam Bertubi-tubi, Gus Jazil: Eksploitasi Alam Harus Diakhiri

Muhammadiyah Ingatkan Menag, Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Kebijakan Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah Ingatkan Menag, Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Kebijakan Hadapi Radikalisme
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar. (dok)
Senin, 16 Desember 2019 19:53 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan Menteri Agama Fachrul Razi agar majelis taklim dan institusi-institusi Islam tidak perlu dijadikan sasaran kebijakan menghadapi radikalisme.

Dikutip dari republika.co.id, Haedar Nasir sudah menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Menteri Agama Fachrul Razi untuk membahas Permenag 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

''Majelis taklim dan institusi-instusi Islam itu tidak perlu menjadi sasaran kebijakan dalam konteks menghadapi radikalisme,'' kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Haedar yakin, Fachrul akan mengkaji ulang usulannya.

''Karena kesannya radikalsime itu menjadi radikalisme Islam. Saya yakin Pak Menag akan saksama memperhatikan seperti itu,'' katanya.

''Saya rasa perlu ditinjau ulang bahasanya,'' pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengharuskan Majelis Taklim untuk terdaftar di Kementerian Agama. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam
wwwwww