Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pakai Masker Plastik Kena Razia Polisi, Begini Pose Kocak Kakek Pas Jadi Sorotan
Peristiwa
23 jam yang lalu
Pakai Masker Plastik Kena Razia Polisi, Begini Pose Kocak Kakek Pas Jadi Sorotan
2
Kerangka Kerjasama Belt And Road RI dan RRT Harus Saling Menghargai dan Kesetaraan
Politik
23 jam yang lalu
Kerangka Kerjasama Belt And Road RI dan RRT Harus Saling Menghargai dan Kesetaraan
3
Hasil Tes Swab BIN Diduga Tidak Akurat
Peristiwa
23 jam yang lalu
Hasil Tes Swab BIN Diduga Tidak Akurat
4
Ada Potensi Tsunami, Ketua MPR Minta Pemda di Selatan Jawa Giatkan Mitigasi
Politik
23 jam yang lalu
Ada Potensi Tsunami, Ketua MPR Minta Pemda di Selatan Jawa Giatkan Mitigasi
5
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
Politik
21 jam yang lalu
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
6
Pilkada Sudah di Depan Mata, Waketum DPP PKB Minta Presiden Tentukan Nama Sekjen KPU
Politik
22 jam yang lalu
Pilkada Sudah di Depan Mata, Waketum DPP PKB Minta Presiden Tentukan Nama Sekjen KPU

Muhammadiyah Ingatkan Menag, Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Kebijakan Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah Ingatkan Menag, Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Kebijakan Hadapi Radikalisme
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar. (dok)
Senin, 16 Desember 2019 19:53 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan Menteri Agama Fachrul Razi agar majelis taklim dan institusi-institusi Islam tidak perlu dijadikan sasaran kebijakan menghadapi radikalisme.

Dikutip dari republika.co.id, Haedar Nasir sudah menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Menteri Agama Fachrul Razi untuk membahas Permenag 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

''Majelis taklim dan institusi-instusi Islam itu tidak perlu menjadi sasaran kebijakan dalam konteks menghadapi radikalisme,'' kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Haedar yakin, Fachrul akan mengkaji ulang usulannya.

''Karena kesannya radikalsime itu menjadi radikalisme Islam. Saya yakin Pak Menag akan saksama memperhatikan seperti itu,'' katanya.

''Saya rasa perlu ditinjau ulang bahasanya,'' pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengharuskan Majelis Taklim untuk terdaftar di Kementerian Agama. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam

wwwwww